TANJUNG REDEB - Persoalan batas wilayah Berau-Kutai Timur diharapkan segera selesai. Sebab warga di sana diakui Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, sudah mulai merasa terintimidasi.
Katanya, ada dua RT di sana yang selalu terancam, setiap ada plang bertuliskan Berau selalu dicopot oknum warga Kutim. “Warga saya merasa terintimidasi,” kataya, kemarin (1/3).
Yang mirisnya lagi katanya, pembangunan sekolah tidak dapat dilakukan di kawasan tersebut, hal itu membuat sejumlah anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Padahal disebutnya, secara administrasi wilayah yang dia maksud masih masuk dalam wilayah Berau. “Warga kami selalu terancam disana. Apa kinerja pemkab?” sambungnya.
Bupati Berau Sri Juniarsih, memastikan kalau Pemkab Berau tidak tutup mata terkait masalah ini. Hingga kini dipastikannya, Pemkab Berau terus berusaha menyelesaikan masalah tersebut, dalam waktu dekat pun pihaknya akan kembali menghadap Gubernur Kaltim, Isran Noor, untuk polemik ini.
“Kami akan minta petunjuk dari gubernur. Dan akan dilanjutkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucapnya.
Juniarsih bertekad, masalah tapal batas Berau-Kutim akan selesai sebelum masa jabatannya berakhir. “Saya akan selesaikan secepatnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, pihaknya sudah pernah menggelar rapat terkait permasalahan ini. Dalam pembahasan tersebut, ia memerintah komisi II untuk menghadap Kemendagri membawa masalah ini.
“Kami sudah RDP. Bahkan Komisi II sudah menghadap ke kementerian. Mereka berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Dilanjutkannya, berdasarkan UU nomor 47 tahun 1999, sudah jelas bahwa wilayah dua RT tersebut masuk Berau dan tidak perlu diperdebatkan. Namun Kutim berusaha untuk mengambil lokasi tersebut.
“Kita harus siapkan anggaran untuk bentuk tim operasi per tahun di bawah beberapa instansi. Kita ambil itu hak kita. Jangan warga yang dikorbankan,” katanya.
Lebih lanjut, kata Madri, permasalahan tapal batas ini memang menjadi kendala pembangunan di dua RT tersebut, hingga harus segera dituntaskan secepatnya.
“Ini sudah persoalan lama. Semoga dengan kembali menggelar pertemuan dengan Kemendagri masalah ini selesai,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah dalam lawatannya ke Kemendagri terkait hal itu beberapa waktu lalu menyebut, Kemendagri meminta agar persoalan ini terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Jika terus berkepanjangan tanpa adanya jalan keluar, barulah Kemendagri akan turun tangan.
“Karena persoalan ini dinilai Kemendagri bisa diselesaikan di provinsi. Jadi dalam pertemuan ini sudah kami sampaikan semuanya beserta bukti-bukti bahwa wilayah itu memang adalah kawasan Berau. Jadi sudah diberi masukan dan saran serta petunjuk dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujar Sari -sapaan akrabnya, Minggu (26/2).
