TANJUNG REDEB - Dalam pembukaan Rencana Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana di Jakarta pada Kamis (2/3), Presiden Joko Widodo memberi dua instruksi khusus bagi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah daerah.
Keduanya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal ini di Kabupaten Berau disebut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Jokowi juga meminta agar pemda melalui Bappenda mengawasi pelaksanaan pembangunan. ”Saya lihat Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor tidak dikontrol. Kelemahan kita di situ,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden juga memerintahkan pemerintah daerah, termasuk BPBD untuk menganggarkan dana bersama. Terutama jika daerah tersebut rawan bencana.
Merespons hal itu, Kepala Bapelitbang Berau Nanang Bakran, memastikan apa yang menjadi instruksi presiden sudah dijalankan pihaknya, dan sudah sesuai dengan rencana kerja dengan mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu fokus antisipasi bencana yang juga banyak didiskusikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang tengah berlangsung, ialah banjir. Pemda ditegaskannya, tengah berupaya dalam mengatasi hal itu.
“Banjir ini tentu setiap tahunnya terus terjadi. Adapun penanganan yang diberikan juga melihat tingkat keparahan dan kebutuhan yang ada,” jelas Nanang saat dikonfirmasi, Jumat (3/3).
“Ada yang langsung ditangani dengan langsung membenahi gorong-gorongnya, ada juga yang perlu didalami lagi, dicari penyebabnya apa dan cara terbaik penanganannya seperti apa,” sambungnya.
Selain banjir, persoalan tanah longsor di jalan antar-kabupaten yang kerap terjadi di wilayah Kelay akan diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim, hingga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Kalimantan Timur untuk mendapat penanganan.
“Dalam hal penaganan bencana juga, Pemkab Berau berupaya memaksimalkan kinerja BPBD dengan penambahan anggaran,” sebutnya.
Terpisah, Kepala BPBD Berau, Thamrin, menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kajian mendalam terkait pemetaan daerah rawan bencana.
Kajian bencana itu akan dilanjut dengan dokumen penanganan bencana, yang nantinya tidak hanya BPBD saja yang dapat mengaksesnya, namun juga OPD lainnya.
Untuk saat ini sendiri, pemetaan wilayah rawan bencana hanya tinggal menunggu surat keputusan dari bupati Berau, yang masih ditangani oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau.
“Tersendatnya di bagian hukum, mereka meminta agar adanya pertemuan kembali dengan kami (BPBD),” terangnya.
