TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Berau, Masrani, mengaku saat ini pihaknya kewalahan, menyusul semakin banyaknya perusahaan baik dari sektor pertambangan, perkebunan, dan lainnya yang beroperasi di Bumi Batiwakkal.
Kendala yang pihaknya alami, akibat minimnya mediator di Disnakertrans dalam menyelesaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang terjadi.
“Saat ini perusahaan memiliki sub kontraktor, sehingga semakin banyak perusahaan maka selaras dengan banyaknya aduan,” ujarnya kepada awak media, Senin (13/3).
Saat ini disebutnya, pihaknya hanya memiliki empat mediator saja, jumlah itu katanya sangatlah sedikit karena saat ini ada sekitar 1.500 perusahaan yang beroperasi di Berau.
“Jadi perlu ditambah mediatornya. Tetapi saya meminta penambahan juga jangan hanya asal tambah saja, namun harus bisa menempatkan orang yang berkompeten di bidangnya,” kata dia.
“Bisa kita bayangkan saja, sedangkan mediator kita hanya 4 orang, pastinya kita kewalahan untuk menyelesaikan konfilik yang ada saat ini,” sambungnya.
Dengan keterbatasan itu lah sebutnya, Dia meminta sejumlah pihak yang sudah mengajukan laporan bersabar untuk menunggu antren karena banyaknya persoalan yang harus ditangani pihaknya. “Bahkan kita (Disnakertrans, red) bekerja lembur untuk mencari akar masalah yang dilaporkan,” klaimnya.
Untuk itu ditekankannya lagi, pihaknya berharap adanya penambahan mediator di Disnakertrans. Permasalahan seperti ini disebutnya tidak bisa disepelekan. “Ini menyangkut orang banyak, maka dari itu kita juga harus hati-hati, dan kita di Dinaskertrans adalah sebagai mediator bagi kedua belah pihak yang bersangkutan,” jelasnya.
Masrani pun berjanji akan memberi tindakan tegas kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Berau, jika memang terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan para pekerja tidak mendapatkan haknya.
“Hal seperti ini (tindak tegas, red) selalu saya katakan, dan jika memang ada perusahaan yang tidak transparan maka akan kita lakukan sidak,” tandasnya. (aky/sam)
