TANJUNG REDEB - Pembentukan Kawasan Industri Mangkajang terus dilaksanakan. Salah satu pendukungnya ialah pembangunan Pelabuhan Mantaritip yang diharap Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Agus Wahyudi, penyelesaiannya bisa lebih cepat.

Itu diutarakannya, mengingat kondisi pelabuhan di perkotaan sudah penuh. “Itu memang kawasan yang disiapkan, termasuk rencana induk pelabuhan juga disana,” jelasnya pada Kamis (16/3).

Sebagaimana diketahui, padatnya aktivitas di Pelabuhan Tanjung Redeb saat ini, membuat penyelenggara pelabuhan harus menyewa lahan lagi untuk menampung semua kontrainer yang datang.

“Untuk itu saya juga mengapresiasi langkah penyelenggara pelabuhan yang tetap berusaha eksis di tengah keterbatasan ini. Itu kan bentuk usaha supaya tetap bisa berjalan, tetapi nantinya memang harus kita relokasi,” jelasnya.

Katanya, penyelesaian dari sisi laut merupakan wewenang Pemerintah Pusat, adapun pemerintah daerah bertanggung jawab menelesaikan akses daratnya dalam hal ini menghubungkan Jembatan Kelay III dan Jalan Segmen 1 dan 2 menuju Bandara Kalimarau.

“Kita masih terus persiapkan jalan potong yang nantinya hanya 34 km dari Mantaritip Kampung Pesayan ke Limunjan,” tuturnya.

Pengembangan kawasan di Limunjan, Sambaliung, yang menjadi kawasan pergudangan juga dikatakan Agus akan dipersiapkan. “Jadi kendaraan peti kemas hanya sampai Sambaliung saja, selebihnya di kota sudah angkutan barang yang kecil,” tuturnya.

Saat ini sendiri diutarakannya, untuk pembangunan jalan masih membutuhkan dana besar, setidaknya hingga Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran juga melibatkan campur tangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. “Kita usahakan dapat bantuan keuangan dari Pemprov dan DAK dari Pempus,” terang Agus.

Dibeberkannya juga, Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan program ini, hal itu berdasarkan hasil audiensi yang pernah dia lakukan bersama Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sebelumnya, walaupun tidak bisa menjadi sekelas Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) seperti yang ada di Maloy, Kutai Timur dan Tana Kuning, Bulungan, Kalimantan Utara. “Kalau menjadi KIPI belum bisa karena sudah ada di Maloy dan Tana Kuning,” ujarnya.

Meski begitu, kawasan tersebut dinilai tetap representatif dan diyakini akan bertumbuh. Saat ini saja katanya, sudah terdapat investor di bidang pertambangan yang tertarik jika hauling batu bara dilakukan di Mantaritip. Sebab, hauling selama ini dilakukan di lepas pantai berisiko merusak terumbu karang. “Kita optimistis, begitu selesai berbagai kegiatan akan ada di sana,” jelasnya.

Sehingga, menurutnya Pemerintah Daerah bisa mengabil wilayah untuk memaksimalkan usaha, dampaknya pertumbuhan ekonomi terus berkembang. (*/sen/sam)