TANJUNG REDEB – Puluhan massa dari Petani Sawit Mandiri Segah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Selasa (21/3). Mereka menuntut dua hal kepada bupati Berau dan juga anggota DPRD Berau.

Dua tuntutan tersebut yakni, menuntut pemerintah Berau dan DPRD Berau wajib mengawal keberadaan PT Berau Agro Asia (BAA) tetap beroperasi di Kampung Gunung Sari. Kedua, mengutuk keras oknum anggota DPRD Berau yang berupaya melakukan diskriminasi kepada PT BAA dan merampas hak masyarakat petani sawit.

Disampaikan Jendral Lapangan Aksi, Rijal, aksi ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan, lantaran PT BAA memberikan harga yang dinilai menghargai keringat petani sawit. Sebab harga yang diberikan perusahaan mencapai Rp 2.500 per kilogram. “Kami meminta oknum DPRD tersebut berhenti mengusik PT BAA,” tegasnya.

Dia menilai, harga yang diberikan PT BAA sangat wajar, pasalnya harga yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp 2.458 per kg, sedangkan perusahaan lain yang berada di dekat lokasi kebun warga, hanya berani memberi harga Rp 2.200 saja.

“Ini jelas perbedaan. PT BAA kami anggap mampu memberikan keuntungan kepada kami, dan berdampak pada kesejahteraan para petani sawit di Segah,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih yang menemui massa aksi di depan kantor DPRD Berau, menegaskan, dirinya mendukung masyarakat karena ini untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Segah, khususnya para petani sawit. “Saya mendukung tuntutan para petani sawit yang ada di Kecamatan Segah," katanya.

Massa yang telah berkumpul, akhirnya mengirimkan 15 utusannya untuk duduk bersama dengan anggota DPRD Berau, yang diterima oleh Wakil Ketua I, Syarifatul Syadiah. Para pendemo juga diterima oleh Kajari Berau, Polres Berau, dan Dinas Perkebunan.

Dijelaskan Sari, pihaknya tentu mendukung apabila hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. “Apapun yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tentu didukung oleh DPRD Berau. Tapi kalau untuk nota kesepahaman atau MoU yang diminta disetujui dan ditandangani, tidak bisa serta merta dilakukan,” jelasnya.

Dari hasil pertemuan dalam hearing yang digelar secara dadakan tersebut, ditemukan solusi untuk memanggil pihak PT BAA, bersama semua kepla kampung di Kecamatan Segah dan Dinas Perkebunan, guna membahas semua hal yang menjadi permasalahan, baik tentang perizinan dan yang lainnya.

“Kita jadwalkan ulang untuk memanggil semua pihak ini agar bisa segera terselesaikan semua masalahnya. Apapun nanti akan kita dukung sepenuhnya, selama sesuai dengan regulasi yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Sari, DPRD sebagai fungsi pengawasan menerima dengan terbuka semua investasi yang masuk, namun harus tetap melihat ketaatan hukum, yakni kepatuhan terhadap regulasi yang ada. “Benar, secepatnya akan dilakukan pertemuan ulang,” pungkasnya. (hmd/adv/sam)