TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih menemui ratusan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terkait penyelarasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Bupati mengaku dilema dengan persoalan ini, sebab hal itu sudah ditentukan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). “Ini hal yang dilematis bagi kami penentu kebijakan, kami juga diatur oleh negara,” ujarnya, Selasa (21/3).
Namun, dia mengaku tak akan tinggal diam terkait permasalahan tersebut. Pihaknya akan mencari jalan terbaik dalam penuntasan persoalan ini, sehingga dirinya tak ingin terdapat kabar yang menyatakan ini sebuah diskriminasi. “Jangan sampai nanti keluar kata-kata adanya diskriminasi,” terangnya.
Dia menginginkan Aparatur Sip Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK nantinya bisa mendapatkan TPP yang sama. Dirinya pun meminta dukungan masyarakat, agar persoalan ini segera menemui titik terangnya. “Baik PNS ataupun PPPK, ini semua mau kita samakan penghasilannya,” jelasnya.
Tambah Penjabat (Pj) Sekertaris Kabupaten Berau, Agus Wahyudi, alokasi anggaran untuk dana pegawai memiliki batasannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni 30 persen.
“Tapi kita akan cari solusinya, karena tidak gampang. Ini ada aturannya juga dari APBD kita itu 30 persen,” jelasnya.
Diakuinya, rencana penyelarasan yang terlanjur tersebar luas diakuinya terlalu jauh. Sehingga, hal itu menimbulkan gejolak di antara PPPK di Kabupaten Berau. Nantinya Agus menyatakan, akan kembali meminta petunjuk dari Pemerintah Pusat atas persoalan ini.
“Yang dialokasikan Rp 71 miliar tidak cukup, dari APBD mungkin akan menopang untuk menambah kekurangannya,” tuturnya.
Sementara itu, Agus juga enggan mendebat beberapa pernyataan yang berkembang belakangan, terkait mobilitas pegawai yang memakan biaya hingga Rp 5 juta. “Dulu mereka waktu PTT gajinya lebih kecil kok bisa? Kalau mau didebat bisa tetapi kita tidak hiraukan itu,” jelasnya.
Untuk itu, Agus kembali mengimbau PPPK bisa menjaga marwah pemerintah dan instansinya. Menurutnya, kalau hanya persoalan salah paham sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan datang kepada pemerintah dan instansinya masing-masing. “Saya minta semangat dalam bekerja, kalian (PPPK, red) adalah prajurit pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Kordinator PPPK Berau, Boy Sandi, mengaku bersyukur atas upaya penyamarataan TPP antara PPPK dan PNS. Pihaknya menunggu informasi lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Berau terkait rencana tersebut.“Semoga busa segera direalisasikan dan memberi kabar bahagia bagi kami (PPPK, red),” ujarnya. (*/sen/sam)
