TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, ikut khawatir terkait ancaman defisit guru yang diprediksi akan kehilangan 160 Guru hingga 2024 mendatang.
“Kita khawatir dengan (ancaman) kekurangan tenaga guru akibat pensiun atau meninggal dunia, pasti banyak yang kosong di sekolah,” tuturnya, Selasa (11/4).
Menurutnya, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengatasi hal ini. Salah satunya dengan mengangkat tenaga pendidik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya kira itu solusinya, kita sudah buka PPPK, bisa dipenuhi dari sana kekosongannya,” ujarnya.
Hal itu juga menyusul terbatasnya untuk melakukan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Karena untuk penerimaan PNS-kan terbatas, jadi pemerintah membuka lowongan itu (guru, red) melalui PPPK,” terangnya.
Meski sempat disinggung bahwa kekurangan atau ancaman defisit guru ini tidak akan memberikan hasil maksimal jika menggunakan jalur pengangkatan PPPK, maka Peri menyebut terdapat solusi lain yang diberikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yakni dengan menerima tenaga pendidik melalui jalur Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Itu solusi saya kira, ketika P3K tidak cukup kan kita masih dikasih kelonggaran juga untuk menerima honorer, karena itu sudah mendapat dispensasi dari kementerian,” tuturnya.
Sesuai dengan diskusinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga katanya, bahwa ada dua jenis kebutuhan yang dapat ditanggulangi dengan penambahan karyawan atau pegawai honorer.
“Sesuai dengan diskusi kita, ada dua (kebutuhan) yang dikasih dispensasi yaitu kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Dikatakan Peri, kekurangan tenaga pendidik menjadi salah satu hal yang difokuskan akan diselesaikan dengan segera. Apalagi dalam penganggaran program pemerintah pusat, sebanyak 20 persen anggaran untuk dunia pendidikan tidak bisa diganggu gugat.
“Ini kan sesuatu yang pokok yang harus dipenuhi, makanya dalam anggaran di program pusat 20 persen untuk pendidikan tidak bisa diganggu,” ujarnya.
Dikatakan Peri, Pemkab Berau terus berupaya meminta kepada Pemerintah Pusat sebagai upaya penambahan melalui jalur formasi CPNS, namun pemerintah pusat disebutnya memiliki hitungan tersendiri. Sehingga apa yang diminta itulah yang diberikan.
“Makanya itu, untuk menyiasati ini kemarin OPD sudah konsul ke kementerian, dan memang membuka peluang untuk menutupi ancaman defisit guru itu dengan penerimaan honorer,” tandasnya. (*/sen/sam)
