TANJUNG REDEB – Penghapusan tenaga honorer yang diinstruksikan Pemerintah Pusat terus menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

Dijelaskannya, pihaknya sudah melakukan diskusi bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau perihal penghapusan tenaga honorer. Saat melakukan diskusi itu, para tenaga honorer yang berada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat. Pasalnya, dua instansi tersebut sangat dibutuhkan.

“Karena  memang untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan di lapangan. Dan pada saat konsultasi dengan pusat memang katanya ada dispensasi untuk dua instansi tersebut,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (1/5). Yang menjadi permasalahan dikatakannya, nasib para tenaga honorer yang berada di OPD lain. Karena, saat ini belum ada solusinya. Sehingga, ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau juga agar dapat mencari cara sehingga tidak ada pemecatan secara massal.

“Kita sama-sama mencari solusi seperti apa, tetapi yang jelas sudah kita tekankan bahwa untuk tenaga medis dan pendidikan itu sangat dibutuhkan karena mencangkup soal pelayanan,” paparnya.

Karena, diakui politisi Partai Gerindra itu, jangan sampai dihapusnya tenaga honorer bisa berdampak pada pelayanan masyarakat. “Jangan sampai adanya kekosongan nantinya bisa mengganggu pelayanan yang diterima oleh masyarakat, itu yang kita hindari,” tegasnya.

Dijelaskan Peri, penghapusan tenaga honorer yang dilakukan oleh pusat adalah untuk melakukan efisiensi di setiap OPD. Sehingga, dirinya akan kembali melakukan diskusi bersama beberapa OPD untuk mencari jalan keluar terkait hal ini.

“Karena memang langkah yang diambil pemerintah pusat dalam melakukan penghapusan tenaga honorer adalah untuk melakukan efisiensi, sehingga dapat lebih efektif dalam menggunakan tenaga kerja,” kata dia.

Maka dari itu ia meminta agar pemkab bisa melihat proporsi kebutuhan yang dianggap masih sangat kurang. Sebab menurutnya, Pemerintah Pusat tidak akan tutup mata dan kemungkinan akan ada solusi seperti untuk hal itu.

“Jangan hanya bicara bahwa dari segi ini kurang, tetapi harus dijelaskan kurangnya ini berapa dari kebutuhan yang diperlukan berapa,” tuturnya.

Sehingga dirinya juga tidak ingin ada penghapusan tenaga honorer, karena menurutnya dengan adanya penghapusan tersebut maka akan kembali meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Berau.

“Maka dari itu saya selalu menegaskan untuk bisa mencari jalan keluarnya seperti apa agar hal tersebut tidak terjadi,” tandasnya. (aky/arp)