TANJUNG REDEB - Sesuai arahan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam peringatan hari otonomi daerah (Otda) tahun 2023, Wakil Bupati Berau Gamalis turut menekankan perihal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai belum optimal.
Dalam kesempatan itu, Gamalis mengatakan, salah satu upaya daerah dalam meningkatkan PAD yakni dengan memaksimalkan yakni pajak dari sektor wisata. Selama ini disebutnya, hal ini memang belum maksimal bagi daerah. Sehingga, dari arahan yang diberikan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota, di Berau sendiri pun juga pastinya melaksanakan hal itu, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan agar PAD Berau bisa meningkat.
Dijelaskannya, fasilitas pendukung sektor wisata tentu akan menjadi perhatian daerah dalam hal pemenuhannya. Pemkab sendiri pun akan melakukan langkah-langkah, terutama pada daerah-daerah tujuan wisata, yang sejauh ini diakuinya belum ada mendapatkan PAD dari sektor wisata tersebut.
“Di beberapa sektor lain juga harus ditingkatkan. Maka itu, Dinas Pendapatan Daerah harus segeranya aktif dan lebih berkreatif untuk berupaya tingkatkan PAD itu,” tegasnya.
Selain ke daerah, PAD juga nantinya akan kembali untuk pembangunan dan pemenuhan fasilitas wisata. Sementara infrastruktur wisata Berau juga masih perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. “Tentu dengan adanya itu PAD harus bisa meningkat,” terangnya.
Membacakan sambutan Mendagri Tito Karnavian, Gamalis menyampaikan, perlu kiranya melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini berusia 27 tahun.
Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. “Serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan,” paparnya.
Lebih lanjut disebutnya, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.
“Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, selama kurun waktu terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen, dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD),” bebernya. (mar/sam)
