TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih, menekankan agar Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pengelolaan keuangan kampung harus diimbangi dengan kualitas serta kapasitas penyelenggara, yang mampu melaksanakan fungsi anggaran, memiliki pengetahuan, dan keterampilan secara profesional.
Kendati itu penting menurutnya Bimbingan Teknis Badan Permusyawaratan Kampung se-Kabupaten Berau tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya optimalisasi tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan BPK dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Serta mendorong kelola kampung wisata berbasis terlaksananya tata masyarakat. Karena itu, perlu dipahami bersama, bahwasanya BPK memiliki peran yang sangat penting dan strategis,” ujar Juniarsih, saat membuka Bimtek BPK se-Kabupaten, di Kepulauan Derawan, kemarin (5/5).
Dijelaskannya, peran BPK ini tertuang dalam amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwasanya BPD/BPK adalah lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Karena itu disebutnya, perangkat kampung dalam hal ini BPK, wajib melakukan transparansi penggunaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
“Harus kita akui, saat ini perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan masih menjadi kelemahan di tubuh pemerintahan kampung. Maka itu, pengelolaan keuangan kampung harus diimbangi dengan kualitas serta kapasitas penyelenggara, yang mampu melaksanakan fungsi anggaran, memiliki pengetahuan dan keterampilan secara profesional,” bebernya.
Di samping itu, bupati menyebut BPK adalah wakil dari penduduk kampung yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis. Adapun, di antara fungsi BPK ialah membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala kampung.
“Melihat fungsinya yang sangat urgen ini, perangkat BPK selain dituntut memiliki kecakapan, juga dituntut memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas, guna memperkuat kapasitasnya sebagai DPR di tataran kampung,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek yang sejatinya adalah salah satu wujud ikhtiar semua pihak terkait ini, tentu untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas selaku aparatur yang diharapkan dapat memajukan kampung. Untuk itu, besar harapannya, anggota BPK dapat mengikuti sesi bimtek tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Cermatilah setiap paparan yang disampaikan oleh narasumber, tanyakan apa yang kiranya perlu ditanyakan, dan terapkanlah ilmu yang saudara dapatkan hari ini,” jelasnya.
Diakui Sri Juniarsih, mewakili masyarakat tentu bukanlah perkara mudah. Beberapa tantangan yang paling nyata, adalah bagaimana memfungsikan secara optimal struktur organisasi BPK, termasuk bidang-bidang yang ada di dalamnya. Bagaimana menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat, hingga bagaimana melaksanakan fungsi kontrol demi pencapaian target pembangunan daerah.
“Tantangan inilah yang harus segera dicermati dan dijawab oleh Ketua dan anggota BPK dengan kinerja yang nyata,” ucapnya.
Kemudian, yang juga tidak kalah penting kata bupati, BPK bersama-sama dengan kepala kampung agar dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan ADK, sehingga penyerapannya akan semakin efektif, transparan, terbebas dari indikasi korupsi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya pun sangat mengharapkan, agar seluruh aparatur BPK dapat turut serta dalam mengawal dan menyukseskan visi, misi, dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kampung,” ungkapnya.
“Saya juga menyerukan kepada perangkat BPK, agar terus menjalin sinergi yang solid dengan DPMK dan kepala kampung untuk bersama-sama memajukan kampung, dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada,” sambungnya.
