TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan anggaran, untuk tunjangan BPJS Kesehatan gratis bagi para Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang ada di Berau.

Ia mengatakan, selama ini anggota BPK tidak mendapatkan porsi yang sama dengan aparatur kampung. Padahal, BPK berfungsi dan bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan kampung.

“Tugas mereka ini sama kayak kami. Mengawasi pemerintahan,” bebernya.

Dijelaskan Madri, yang bisa menerima anggaran operasional dan jaminan BPJS berdasarkan Undang-Undang Desa, hanya pemerintah kampung. Dalam hal ini, Kepala Kampung dan aparat kampungnya. Tidak termasuk BPK.

Jika melihat kinerja, ia menilai BPK ini juga wajib mendapatkannya. Baik itu biaya operasional, maupun jaminan dari BPJS oleh pemerintah, seperti pemerintah kampung lainnya.

Hanya memang, diterangkan Madri juga, kebijakan itu bukanlah berasal dari Pemkab Berau, melainkan dari Pemerintah Pusat. Namun, menurut dia, Pemkab Berau juga setidaknya dapat memperjuangkan anggota BPK untuk mendapatkan fasilitas BPJS.

“Sebagai bentuk perhatian seorang pimpinan lah. Mendorong agar BPK ini bisa mendapatkan layanan BPJS,” tegasnya.

Dilanjutkannya, sebenarnya anggaran Berau mampu jika harus menanggung BPJS anggota BPK. Hal itu dibuktikan dengan adanya Silpa anggaran di akhir tahun.

“Tapi ini menjadi evaluasi dan kajian dari pemerintah daerah juga. Kalau APBD kita mampu, kenapa tidak. Dan ini memang harus diperjuangkan, baik itu BPJS nya, kemudian tentang kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (hmd/arp)