Pemerintah diminta mencari solusi menyikapi harga tiket pesawat yang naik drastis setiap momentum arus mudik maupun arus balik Lebaran. Tingginya permintaan, diduga membuat maskapai penerbangan menaikkan harga tiket.

PENUMPANG pesawat berinisial P punya pengalaman berbeda dibandingkan pelaksanaan mudik tahun sebelumnya. Dia harus menempuh perjalanan udara dari Balikpapan ke Medan, Sumatra Utara, melalui Malaysia. Ini karena tiket yang lebih mudah diperoleh. Juga harga tiket internasional lebih murah dibandingkan domestik, atau penerbangan langsung Balikpapan–Medan.

Fakta ini dibeber Kepala Kanwil V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Manaek SM Pasaribu. Manaek menyebut, sosok P mengaku telah mencari informasi serta berbagai cara agar dapat merayakan Idulfitri di Medan, tempat istri dan anaknya berada. Sebagai pekerja yang mencari nafkah di Balikpapan, merayakan hari raya bersama keluarga sangat berarti setelah berbulan-bulan lelah bekerja dan jauh dari keluarga.

“Berdasarkan informasi dari berbagai kanal penjualan tiket transportasi udara, saudara P menemukan fakta bahwa terbang dari Balikpapan menuju Medan ternyata lebih hemat dengan rute ke luar negeri dibanding rute dalam negeri (domestik) untuk periode mudik tersebut,” ujar Manaek, Minggu (7/5).

Lanjut Manaek, P biasanya menggunakan rute angkutan udara dari Balikpapan menuju Medan dengan transit Jakarta ketika pulang. Lantaran biaya tinggi, mencapai Rp 7 juta, P pun melirik rute lain dengan transit Kuala Lumpur, Malaysia. “Ternyata biayanya hanya sekitar Rp 4,5 juta. Sehingga ia bisa saving sekitar Rp 2,5 juta,” ucapnya.

Ketika transit di Kuala Lumpur, P juga tidak mengeluarkan biaya tambahan. Kecuali jika ingin membeli makanan. Hal yang harus diperhatikan juga adalah spare time kedatangan dan jadwal pesawat berikutnya ketika di Kuala Lumpur. Sebab, proses di imigrasi terkadang tidak dapat diprediksi berapa lama. Kemudian juga setidaknya harus sudah melakukan web check-in, sehingga ketika transit di Kuala Lumpur tidak lagi perlu mengantre di konter.

“Untuk biaya membuat paspor agar bisa mudik dengan cara tersebut, ia hanya mengeluarkan ongkos Rp 350 ribu. Itu pun paspor dapat terus digunakan hingga 10 tahun ke depan,” terang Manaek.

Yang menarik, sewaktu di Bandara Kuala Lumpur, ternyata ada banyak penumpang dari Indonesia yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia yang memanfaatkan rute transit melalui Kuala Lumpur. Ada penumpang dari Aceh, serta beberapa provinsi lain yang sedang proses transit di sana.

"Mengapa hal ini bisa terjadi, tarif angkutan udara rute domestik bisa lebih mahal dari tarif angkutan udara internasional, seperti pengalaman mudik P tersebut. Padahal dari segi jarak, Balikpapan ke Medan baik via Jakarta maupun melalui Kuala Lumpur, tidak berbeda banyak,” ujar Manaek.

Apakah faktor tingginya permintaan dari konsumen di rute domestik, sehingga tarifnya lebih tinggi. Atau ada perbedaan struktur biaya antara maskapai domestik dan maskapai asing. Atau mungkin masih kurangnya kompetisi dalam penyediaan jasa angkutan udara domestik.

“Maraknya konsumen yang lebih memilih terbang melalui negara lain secara tidak langsung juga merugikan perekonomian kita. Uang kita mengalir untuk maskapai asing, dan menggunakan mata uang asing untuk membeli tiket dari negara lain. Semoga ke depan kompetisi pada jasa angkutan udara domestik kita bisa lebih kompetitif dan berdaya saing sehingga memberi dampak positif pada masyarakat,” sebut Manaek.

Temuan KPPU ini yang juga diamini Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kaltim Syarifudin Tangalindo SP. Pria yang biasa disapa Udin itu menyebut banyak klien Asita yang memilih penerbangan internasional. Berangkat dari Balikpapan ke Malaysia. Kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah di Sumatra seperti Medan. Pasalnya, dianggap lebih hemat.

“Klien kami bisa hemat sampai Rp 2 juta. Itu selisih yang sangat besar. Ini yang menjadi sorotan kami. Ke mana pemerintah, kok diam saja,” ujarnya.

Bagi Udin, penyelenggara perjalanan wisata sangat khawatir dengan kondisi penerbangan di Indonesia. Apalagi situasi ini sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Mengakibatkan bengkaknya biaya perjalanan khususnya mereka yang hendak ke Kaltim.

“Bagaimana kami bisa menarik kunjungan kalau harga tiketnya mahal sekali. Ini sangat tidak wajar,” ucap Udin.

Menurut dia, hal ini karena dunia penerbangan di Indonesia, termasuk maskapai yang beroperasi di Kaltim, jumlahnya terbatas. Meski nama maskapainya banyak, namun dimiliki oleh perusahaan yang sama. Sehingga tidak terbentuk persaingan harga. Baik itu maskapai milik pemerintah maupun swasta.

“Kami sendiri merasakan dampak. Di atas kertas, kunjungan ke Kaltim memang meningkat, namun kebanyakan dari mereka merupakan pegawai pemerintah dan pengusaha. Ini pula yang menyelamatkan teman-teman di Asita,” ungkapnya.

Pegawai pemerintah disebutnya tidak akan memikirkan harga tiket pesawat. Sebab, perjalanannya ditanggung instansi. Sementara pengusaha, tetap akan melakukan penerbangan selama itu urusan bisnis, maka harus tetap dilakukan. Pun tidak punya pilihan lain dengan menggunakan moda transportasi lainnya.

“Lalu bagaimana dengan calon wisatawan dari kalangan masyarakat? Mereka tentu berpikir seribu kali begitu lihat harga tiket pesawat yang mahal. Lantas bagaimana Kaltim berlomba-lomba mengembangkan daerah wisatanya, kalau tidak ada yang mau datang karena mahalnya biaya perjalanan. Belum lagi harus mengeluarkan biaya hotel, makan, dan akomodasi lain selama berlibur,” paparnya.

Udin menyebut, akhirnya agen perjalanan wisata lebih banyak menyatakan kepada klien mereka untuk lebih memilih liburan ke daerah-daerah lokal. “Misal ada yang ingin pergi ke mana, ya kami sarankan lebih baik ke dalam Kaltim saja. Toh enggak kalah menarik dan biayanya lebih terjangkau. Di sisi lain membantu pengembangan dan kemajuan wisata lokal,” ujarnya.

TREN POSITIF

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, secara umum, tren penumpang di industri penerbangan selama musim liburan dan Lebaran 2023 terlihat positif jika dibandingkan periode sebelumnya, yakni dari 2020–2022.

“Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk bepergian dan berlibur meningkat menggunakan pesawat udara,” ucap Danang dalam siaran resminya kepada Kaltim Post.

Kata Danang, tren positif pada jumlah penumpang selama musim liburan dan Lebaran 2023 dapat didistribusikan dari sejumlah faktor, antara lain pengembangan infrastruktur dan layanan di sektor penerbangan, perkembangan teknologi dan komunikasi, serta aturan-aturan dan standar keselamatan ditingkatkan secara konsisten yang membuat perjalanan menjadi lebih mudah dan nyaman bagi para wisatawan dan pebisnis.

“Lion Air Group berharap tren positif ini terus berlanjut pada periode berikutnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data, jumlah kursi Lion Air pada April 2023 mencapai 2.987.254, sama seperti jumlah kursi pada April 2019. Lima maskapai teratas yang mengoperasikan jumlah kursi yang sama dengan April 2019 adalah Lion Air, Vietnam Airlines, Vietjet, Batik Air, dan Singapore Airlines.

“Lion Air menambahkan 283.681 kursi, meningkatkan kapasitas 10,5 persen pada April. Batik Air menambahkan 124.242 kursi, Indonesia AirAsia menambahkan 65.520 kursi pada April. Total penambahan kursi oleh ketiga maskapai Indonesia tersebut mencapai hampir setengah juta kursi pada April 2023,” bebernya.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, perlu kebijakan khusus untuk mengendalikan mekanisme harga pasar pada moda angkutan udara. Pada bagian lain, pemberian subsidi saat Lebaran, baru diberlakukan untuk transportasi darat maupun laut. “Problemnya tiket laut, dapat subsidi. Makanya murah. Bedanya dengan angkutan udara. Tidak dapat subsidi. Apalagi avtur mengikuti harga minyak dunia. Ini problem bangsa kita,” katanya kepada Kaltim Post kemarin.

Menurut Djoko, apabila ingin menetapkan kebijakan subsidi terhadap angkutan udara, pemerintah harus menyiapkan formulasi khusus. Baik itu subsidi terhadap selisih harga tiket seperti pada tiket kapal laut dan tiket kereta api maupun memberikan subsidi terhadap avtur. Pemerintah dinilainya dapat mengurangi anggaran subsidi bahan bakar secara umum agar biasa mengalihkan subsidi tersebut untuk bahan bakar avtur. Nantinya, subsidi itu salah satunya dapat dialihkan untuk angkutan udara perintis. Terutama ke wilayah timur Indonesia.

“Makanya masyarakat banyak yang menggunakan angkutan perairan. Untuk angkutan udara itu, orang tertentu saja. Yang ingin cepat, karena nilai waktunya berbeda. Dan pelayanan di kapal laut, juga sudah mulai membaik,” terang ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini. (riz/dwi/k8/jpg/sam)