TANJUNG REDEB –  Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau mengambil sikap tegas terhadal perusahaan yang melanggar aturan. Khususnya dalam hal pemenuhan hak karyawan.

Dijelaskan Madri, sejak beberapa pekan terakhir ia mendengar banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak karyawan. Sehingga, hal tersebut harus menjadi perhatian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Saya sempat mendengar adanya beberapa perusahaan yang sempat bermasalah terkait dengan gaji karyawan,” ujarnya kepada Berau Post, Kamis (11/5).

Adanya kejadian ini dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk bisa tanggap dan sigap dalam menyelesaikan suatu masalah. Tentunya, ia meminta kepada kepala daerah agar bisa melakukan rapat bersama OPD terkait untuk membahasa hal yang saat ini terjadi di Kabupaten Berau.

“Artinya dalam satu bulan itu satu per satu masalah diselesaikan. Dan untuk masalah perusahaan saya meminta bupati untuk bisa membuat regulasi terkait permasalahan ini,” pintanya.

Dirinya juga selalu menekankan OPD terkait agar bisa lebih tegas dan teliti kepada perusahaan-perusahaan yang ‘nakal’ tersebut. “Beri sanksi sesuai aturan. Jangan sampai kita (pemerintah,red) dipermainkan, maka dari itu saya selalu tekankan agar kita selalu tegas menghadapi permasalahan seperti ini, karena permasalahan seperti tidak sekali dua kali terjadi,” tegasnya.

Bagi perusahaan, Madri meminta agar bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi.

“Saya tegaskan juga kepada seluruh perusahaan. Karena Berau memiliki banyak sektor saya berharap agar regulasi bisa ikuti. Jangan sampai permasalahan seperti ini berlarut-larut,” imbuhnya.

“Jadi saya juga berharap agar perusahaan jangan menahan atau tidak mengeluarkan hak-hak para karyawan yang sudah bekerja,” tandasnya. (aky/arp)