TANJUNG REDEB - Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat sorotan dalam rapat paripurna rekomendasi DPRD Berau terhadap LKPj Bupati Berau Tahun Anggaran 2023, beberapa waktu lalu. Yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, PT Indo Pusaka Berau (IPB) dan PT Hutansanggam Labanan Lestari (HSLL).
Menanggapi sorotan karena dianggap kurang maksimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), Direktur Utama (Dirut) PT IPB Najemuddin mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu berkontribusi menyumbang PAD Berau. Namun untuk tahun ini, jumlah PAD yang akan disetor belum bisa disebutkan, karena masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Terkait kontribusi IPB untuk PAD tahun 2023 dari kinerja tahun 2022, jelas akan disetorkan, tapi perlu menunggu ketetapan dalam RUPS," ujarnya, (14/5).
Disebutnya pada tahun 2021, IPB menargetkan memberikan kontribusi PAD Berau tahun 2022 sebesar Rp 2 miliar. Namun, berdasarkan kinerja dan target pada 2021, PT IPB berhasil menyetor ke PAD Berau sebesar Rp 3 miliar tahun lalu. Diakuinya, tidak ada kendala signifikan yang dihadapi IPB. Hanya saat ini, pihaknya harus membeli batu bara sebagai bahan baku utama. Tidak lagi hanya dibebankan membayar royalti penggunaan batu bara yang didapatkan gratis dari perusahaan.
"Sekarang batu bara sudah kembali ke harga normal dan kita mesti beli," ungkapnya.
Mengenai kendala-kendala yang turut berpengaruh terhadap sumbangan IPB terhadap PAD Berau tersebut, pihaknya berupaya untuk mengefisiensikan biaya-biaya pembelian. Tak hanya itu, IPB pun akan berusaha untuk meningkatkan tarif penjualan listrik, terutama ke pihak PLN dan PT Berau Coal.
"Soal ketetapan tarif penjualan ini, masih dalam tahap negosiasi dengan pihak PLN dan PT Berau Coal," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD Berau meminta beberapa perusda agar turut berkontribusi bagi peningkatan PAD Berau. Tiga perusahaan daerah yang disoroti yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB, dan PT HLL.
Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah meminta perusda di Berau mampu berkontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Berau.
“PAD Kabupaten Berau belum mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang nilainya sebesar Rp 3,5 triliun. Padahal APBD Berau tahun 2023 sudah lebih besar dari tahun sebelumnya,” ujar Sari-sapaan akrabnya- belum lama ini.
Menurutnya, jika APBD Rp 3,5 triliun, berarti 10 persennya sebesar Rp 350 miliar. Sementara PAD yang ada hanya Rp 299 miliar. Sehingga masih jauh dari target.
Kendati itu, Sari menyebut jumlah PAD yang masih berada di bawah target 10 persen itu mau tidak mau menuntut pemerintah daerah, agar mendorong BUMD di Bumi Batiwakkal meningkatkan kontribusinya.
“Kinerja dan capaian tiga perusahaan itu, dinilai saat ini belum diketahui secara jelas. Pasalnya, LKPj Bupati Berau pada paripurna sebelumnya hanya berisikan angka-angka dan persentase capaian tanpa ada penjelasan yang mendetail,” ungkapnya.
Padahal kata Sari, laporan yang mendetail sangat diperlukan agar DPRD Berau dalam tupoksinya dapat mengetahui kontribusinya bagi daerah. Selain itu, agar DPRD dapat membuat perbandingan atas capaian yang telah diperoleh perusahaan-perusahaan itu pada tahun lalu dan tahun ini.
