TANJUNG REDEB - Komisi III DPRD Berau rencanakan pemanggilan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau. Itu karena instansi ini dinilai lambat dalam progres lelang.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris, mengatakan, berdasarkan instruksi Bupati Berau, lelang seharusnya sudah dilakukan sejak Maret lalu namun kini sudah masuk bulan kelima, tapi progres lelang masih lambat. “Sampai saat ini belum mencapai 10 persen,” ujarnya.

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya dari Komisi III akan memanggil DPUPR Berau, dan instansi terkait untuk meminta keterangan terkait lambatnya progres lelang tersebut. Dia menjelaskan, lambatnya lelang dikhawatirkan akan memengaruhi serapan anggaran. Apalagi DPUPR merupakan OPD pengguna anggaran terbesar dibanding OPD lainnya.

“Sehingganya, kinerja maksimal harus dilakukan. Terutama berkaitan dengan progres lelang yang sudah terencana. Jadi perlu kami tahu apa masalah dan kendalanya, sehingga perlu ada rapat terkait evaluasi lambatnya progres lelang proyek APBD 2023,” tegasnya.

Diterangkan Waris, hampir memasuki semester 1 belum ada progres yang maksimal ditorehkan DPUPR Berau. Perlu ada evaluasi yang dilakukan agar lelang dapat dimaksimalkan. Jika progres lelang terus mengalami keterlambatan, tentu pihaknya tidak bisa menambah anggaran di perubahan untuk DPUPR.

“Apalagi, anggaran yang ada saat ini, mencapai Rp 1,5 triliun, tapi belum bisa diserap dari sesi administrasi (lelang),” terangnya.

Menurutnya, dengan percepatan lelang proyek, tentu akan membuat daya serap anggaran jadi maksimal. Sementara, SILPA bisa diminimalir disisi lain uang Pemda yang mengendap di bank tidak begitu banyak. Hal ini tentu menjadi catatan dari pemerintah pusat. Tapi disebutnya, paling terpenting dari hal ini adalah, apabila programprogram itu sudah dikerjakan, tentu akan ada perputaran uang di masyarakat.

“Sehingga akan menjadi multiplayer efek secara ekonomi dengan proyek tersebut,” jelasnya. (mar/adv/sam)