MANAGED BY:
RABU
04 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KALTIM | KOMBIS

PEMERINTAHAN

Sabtu, 20 Mei 2023 18:56
Bupati Ingatkan Aparat Kampung

Transparan Kelola ADK dan Bebas Indikasi Korupsi

TRANSPARANSI: Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Kajari Berau Hari Wibowo dan Ketua Komisi I DPRD Berau Peri Kombong, dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu.

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih terus mengingatkan aparatur kampung akan pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK), agar penyerapannya semakin efektif, transparan, dan terbebas dari indikasi korupsi.

Dikatakan Sri Juniarsih, harus diakui, saat ini perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan masih menjadi kelemahan di tubuh pemerintahan kampung. Untuk itu, pengelolaan keuangan kampung harus diimbangi dengan kualitas serta kapasitas penyelenggara, yang mampu melaksanakan fungsi anggaran, memiliki pengetahuan dan keterampilan secara profesional.

Yang juga tidak kalah pentingnya, aparatur kampung juga sangat diharapkan dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan ADK, sehingga penyerapannya akan semakin efektif, transparan, terbebas dari indikasi korupsi.

"Serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya kepada awak media, baru-baru ini.

Perlu dipahami juga, lanjut Sri Juniarsih, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI, tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengharuskan kampung melaksanakan fungsi penganggaran dan alokasi keuangan untuk menumbuhkan kesejahteraan kampung.

"Sejumlah aturan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung yang diharapkan dapat memperkuat transparansi penggunaan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur kampung," jelasnya.

Kendati itu, pihaknya sendiri pun sangat mendorng terlaksananya kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman, khususnya bagi perangkat kecamatan dan kampung, dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan kampung yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Kami juga tentunya sangat mengharapkan dukungan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau khususnya, untuk dapat memberikan bimbingan kepada perangkat kampung, agar dapat melaksanakan fungsi anggaran sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi peningkatan SDM tingkat kecamatan dan kampung,  sejatinnya adalah ikhtiar untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas aparatur, yang diharapkan dapat memajukan kampung.

Sejauh ini juga diketahui, bahwa Kejari Berau terus berupaya mengawasi dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan ADK, dengan terus menggencarkan program kampung binaan.

Kepala Kejari (Kajari) Berau Hari Wibowo mengatakan, program kampung binaan tersebut untuk memberikan pendampingan kepada aparatur kampung dalam pengelolaan dana secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Program kampung binaan tersebut bukan sekadar mengarahkan aparatur kampung dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai ketentuan hukum, terutama dalam penggunaan dana kampung. Tapi juga mendorong masyarakat untuk taat hukum.

"Yang pasti selama kampung bersedia, tentu semua akan kita bina. Kita dorong untuk bersama-sama menjalankan pengelolaan dana kampung secara baik dan benar sesuai aturan yang ada," lanjutnya.

Hari juga selalu mengingatkan kepala kampung, agar tidak meninggalkan masalah setelah menyelesaikan masa menjabat. Menurutnya jangan mencari kekayaan pribadi dari dana yang dikelola untuk kampung. 

"Karena kalau berkenaan dengan keuangan negara, baik dari pusat maupun kabupaten, itu dampak hukumnya tentu pidana penjara," tegasnya. (mar/udi)


BACA JUGA

Rabu, 27 September 2023 22:18

Sisa Keputusan Bupati

TANJUNG REDEB - Selesai sudah seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama…

Jumat, 22 September 2023 21:31

Wawancara Akhir Seleksi JPTP Diundur Sepekan

TANJUNG REDEB - Setelah pelaksanaan assessment atau uji kompetensi, para…

Jumat, 22 September 2023 21:12

Lahirkan Atlet Mumpuni lewat Turnamen

TANJUNG REDEB – Pemerintah berupaya melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola…

Selasa, 19 September 2023 15:30

Hermansyah Jabat Pj Kakam Sei Bebanir Bangun

TANJUNG REDEB – Hermansyah ditunjuk Bupati Berau, Sri Juniarsih sebagai…

Rabu, 13 September 2023 21:34

Peserta Berpeluang Mengerucut

TANJUNG REDEB - Seluruh peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama…

Rabu, 13 September 2023 21:18

Tempatkan Registrasi Online di Setiap Kampung

TANJUNG REDEB - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau…

Jumat, 01 September 2023 13:26

Bupati Wanti-Wanti Dinas Pendidikan

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih mewanti-wanti Dinas Pendidikan…

Selasa, 29 Agustus 2023 19:59

Jika Ada SiLPA DBHDR, DAU Terancam Dipotong

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima Dana Bagi…

Senin, 28 Agustus 2023 21:25

Beri Dampak Pada Perekonomian

BIATAN – Gelaran expo menjadi salah satu event yang digelar…

Minggu, 27 Agustus 2023 18:11

Sosialisasi DBON, Bupati Ingin Atlet Berau Berprestasi

TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih mengapresiasi Tim Koordinasi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers