Pengamanan area pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal diperketat. Terutama pada instalasi super security atau membutuhkan pengaman khusus.
PENGETATAN pengamanan bakal lebih difokuskan pada pembangunan istana negara maupun Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Bahkan diwacanakan tidak lagi memberikan izin penerbangan pesawat udara tanpa awak (drone), untuk pengambilan foto udara pembangunan IKN.
Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN Desiderius Viby Indrayana mengatakan, pengetatan dilakukan agar fasilitas rahasia istana negara maupun Kantor Kemensetneg, tidak diketahui secara umum. Seperti halnya bunker atau lubang perlindungan bawah tanah istana negara, tempat tidur presiden, dan ruangan lainnya.
“Bahkan dalam rapat minggu lalu, secara joke, kalau kita enggak bisa menertibkan drone yang terbang di atas, kami akan melakukan penembakan. Tapi ini masih wacana. Karena agak susah ternyata mengendalikan drone, karena itu kadang datang dari ujung mana. Tiba-tiba ada di atas,” katanya dalam diskusi “Peran Strategis Tenaga Kerja Konstruksi dalam Mewujudkan Ibu Kota Negara Nusantara” di Jakarta, baru-baru ini.
Dia melanjutkan, dari diskusi terakhir Otorita IKN, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah menggunakan pengacak sinyal atau jammer. Seperti yang sudah diberlakukan di kawasan kantor kementerian di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
“Namanya drone (enggak bisa) melayang, karena ada pengacak sinyal. Tetapi pengacak sinyal walaupun secara harga enggak terlalu mahal, punya kelemahan. Sinyal kita berantakan juga, kalau enggak hati-hati. Ini sedang dipikirkan karena kami sudah mulai worry (khawatir) untuk instalasi maupun konstruksi yang super security itu sudah tidak boleh,” ucapnya.
Selain istana negara dan Kantor Kemensetneg, bangunan lainnya yang tidak boleh dipublikasikan secara umum masyarakat adalah, Kantor Bank Indonesia (BI). Untuk diketahui, pembangunan Kantor BI satu lokasi dengan istana negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. “Apalagi nanti pembangunan Kantor BI, di mana letak bunker emas, bunger uang, dan sebagainya. Itu sudah tidak boleh,” terang Viby.
Bahkan, sambung Viby, untuk menjaga kerahasiaan pembangunan istana negara maupun Kantor Kemensetneg, dalam rapat monitoring dan evaluasi mingguan untuk memaparkan progres pembangunan dari masing-masing kegiatan di IKN, begitu memasuki pemaparan pembangunan istana negara, pihak yang tidak berkepentingan diperintahkan untuk keluar ruangan rapat.
“Hanya cukup MK (Manajemen Konstruksi)-nya yang terkait, kontraktornya yang terkait, dan kami yang melakukan review. Baik dari Otorita IKN maupun dari Kementerian PUPR, melalui Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan,” tuturnya. Dengan demikian, dokumentasi terkait progres pembangunan istana negara sudah tidak diizinkan lagi untuk diperbarui. Tujuannya, menjaga kerahasian fasilitas pada bangunan tersebut.
“Di Google Earth mungkin masih ada. Tapi kami enggak izinkan untuk update, karena memang ini sudah super security dari pembangunan gedung istana negara. Dan gedung Sekretariat Negara juga menjadi bagian yang mulai kami tutup untuk tidak diekspos,” ungkapnya. Dalam kunjungannya ke IKN bulan lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, kontraktor tengah menyelesaikan pembuatan fondasi bangunan istana negara.
Secara paralel, lanjut dia, dilakukan pengerjaan bilah-bilah bangunan istana negara yang berbentuk burung Garuda yang mengepakkan sayap. “Totalnya ada 5 ribu bilah. Sekarang sudah lebih 1.000 bilah yang selesai dikerjakan di Bandung. Dan Agustus sudah mulai dipasang,” katanya kepada Kaltim Post, 13 April lalu. Saat kunjungan menteri PUPR, progres pengerjaan telah mencapai 6 persen. “Sekarang fondasinya dulu. Saya enggak bisa cerita soal teknis fondasi ini. Karena ada rahasianya,” terangnya. (riz/k8/kpg/udi)
