TANJUNG REDEB - Pengelolaan air bersih di Kampung Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar tak kunjung beroperasi. Kepala Kampung dan BPK setempat pun mengadu ke DPRD Berau melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/5) lalu.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai dan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kampung Tabalar Ulu, Sukrisno menyampaikan keluhannya ke anggota legislatif. Ia mengaku sejak lima bulan terakhir air sistem pengolahan air minum (SPAM) di kampungnya macet. Akibatnya sejumlah komponen SPAM rusak, terutama mesin pencampur bahan kimia dan inventer.

"Belum lagi kalau ketika hujan dan banjir melanda, intake SPAM pasti terkubur tak terlihat. Hal ini pun membuat warga berinisiatif melakukan gotong royong untuk membersihkan," ujarnya.

Dari adanya persoalan ini, pihaknya  ingin ada solusi dari pihak terkait. Terlebih air bersih merupakan kebutuhan dasar yang cukup penting bagi masyarakat setempat. Sejauh ini, pihaknya juga sudah berupaya bersurat ke Perumda Air Minum Batiwakkal dan DPUPR untuk bisa menyelesaikan masalah ini, hanya diakuinya saat ini belum ditindaklanjuti.

"Maka dari itu kami berharap supaya ada tindak lanjutnya. Agar PDAM dan PU untuk segera turun ke lapangan mengecek langsung kondisinya, agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Karena selama ini warga yang merawat, membersihkan, kasihan juga kalau harus warga yang dibebani terus," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai secara tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, untuk mengecek permasalahan yang menyebabkan tidak berfungsinya sarana air bersih di Kampung Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar tersebut.

"Saya minta pihak terkait dapat segera turun ke lokasi menginventarisir. Jangan sampai fasilitas layanan publik yang sudah dianggarkan belasan hingga puluhan miliaran ini tidak bisa bermanfaat dengan baik. SPAM di sana harus segera diperbaiki," tegas Rifai.

Dirinya juga menerangkan, apapun kerusakan yang terjadi pada SPAM di Kampung Tabalar Ulu tersebut, DPUPR segera membuat usulan perbaikannya. Pasalnya, perbaikan kerusakan yang terjadi masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab DPUPR Berau.

Disebut Rifai, pihaknya selaku legislatif akan mendukung. Bahkan menurutnya tidak  perlu dibahas di anggaran murni tahun depan, jika bisa diperubahan ini sudah ditindaklanjuti.

"Dalam waktu dekat, eksekutif dan legislatif akan membahas anggaran, baik itu APBD 2024 maupun APBD Perubahan 2023. Jika memang ada anggaran yang bisa kita geser di perubahan, akan kita masukkan di perubahan. Karena ini demi pemerataan air bersih di Kampung Tabalar Ulu. Serta memaksimalkan SPAM yang telah dibangun di daerah tersebut," bebernya.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Sya'diah menilai persoalan air bersih di Kampung Tabalar Ulu ini sifatnya urgent, karena air ini adalah kebutuhan dasar yang dianggap sangat penting bagi sumber kehidupan dan menentukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

"Karana itu menjadi prioritas yang utama untuk kita support untuk seluruh masyarakat di Berau, mendapatkan hak air bersih," tutur Sari-sapaan akrabnya.

Diakuinya, di Berau angka stunting cukup tinggi, di mana salah satu penyebabnya adalah kualitas air yang tidak memenuhi standar, sehingga andil dari air ini ada akibatnya terjadinya stunting.

Kendati itu, dengan pengelolaan yang baik didukung dengan program terlayani air bersih bagi masyarakat menjadi sehat dan juga stunting akan menurun.

"Melalui RDP ini kita akan lebih fokus lagi, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memprioritaskan fasilitas air bersih untuk seluruh masyarakat. Bukan hanya di Tabalar Ulu, tetapi harus merata secara luas untuk mendapatkan hak yang sama," ungkapnya.

Sementara itu, menurut anggota DPRD Berau, Elita Herlina, air bersih di Berau secara keseluruhan memang belum terpenuhi. Salah satu contoh, tiga kecamatan yakni Kelay, Sambaliung dan Tabalar. Di mana di daerah pedalaman itu hampir semua kampungnya belum terpenuhi air bersih.

"Tidak usah jauh jauh, kampung Merapun saja belum ada tersentuh air bersih," kata Elita.

Ia pun mengapresiasi pemerintah Kampung Tabalar Ulu  yang telah menyampaikan permasalahan ini kepada legislatif dalam rapat bersama Perumda Air Minum Batiwakkal. Tentunya harapannya bahwa yang menjadi harapan warga Kampung Tabalar Ulu ini bisa direalisasikan.

"Karena, jika 2020 sudah dimulai, dan  sekarang sudah 2023 tidak bisa difungsikan juga tentu menjadi masalah. Harapan kami ketika kita menggaungkan stunting yang sangat erat kaitannya dengan air bersih. Jadi tentu harus dipenuhi," terangnya.

"Karena air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Harapannya bukan hanya Tabalar Ulu diperhatikan, tetapi juga kampung lainnya bisa diinventarisir," tutupnya.(mar/adv/arp)