TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memperhatikan skala prioritas. Seiring keluhan minimnya fasilitas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau.
Dijelaskan Sari -sapaan akrabnya-, Pemkab Berau harus bisa memperhatikan skala prioritas. Dalam hal ini terkait dengan fasilitas penunjang di BPBD yang saat ini masih terbatas. Padahal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau besar namun belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurutnya, BPBD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi cukup vital dalam kondisi darurat dan tertentu dengan beban kerja yang berat. Sehingga harusnya didukung dengan sarana dan prasarana (Sarpras) yang memadai.
“Inikan salah satu hal prioritas, apalagi BPBD ini kita tahu tidak bisa dianggap sesuatu hal aman-aman saja, karena musibah kapan saja bisa terjadi,” ujarnya kepada awak media kemarin.
Ia mengungkapkan, antisipasi itu harus ada. Sehingga kelengkapan alat dan unit BPBD merupakan sebuah prioritas yang seharusnya dapat didukung.
“Jika mengingat kebakaran di Jalan Manunggal yang sangat besar dan meluas, karena lambatnya penanganan BPBD. Padahal kantor BPBD kan lokasinya tidak jauh, tetapi karena alatnya ada yang rusak sehingga melebarnya si jago merah tak terhindari,” ungkapnya.
Apalagi memasuki musim kemarau saat ini, ditambah kondisi fenomena alam dengan cuaca panas ekstrem perlu diwaspadai bahaya yang mengintai yakni kebakaran.
“Jadi antisipasi seperti itu perlu dilakukan, apalagi mayoritas hunian masyarakat di Kabupaten Berau terbuat dari kayu mudah terbakar. Kemudian di kawasan padat penduduk, kebakaran itu rawan sekali,” paparnya.
Sehingga, politisi Partai Golkar ini berpesan agar memperhatikan sarpras BPBD. Jangan sampai kinerja pemadam atau BPBD terhambat hanya karena minim fasilitas.
“Kami berpesan kepada Pemkab Berau karena ini juga prioritas agar fokuslah untuk melengkapi fasilitas, karena menurut saya tidak terlalu juga menyedot anggaran super besar,” sebutnya.
“Jadi itu masukan dalam prioritas, karena ini juga menjadi bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, kesiapsiagaan OPD juga harus profesional, perbaikilah yang rusak atau ganti yang baru,” tutupnya. (aky/arp)
