TANJUNG REDEB – Dalam menindaklanjuti pengembangan ekonomi biru (Blue Economy). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perikanan Berau masih terus konsisten dalam meningkatkan hal tersebut.
Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Perikanan Berau, Dahniar Ratnawati, Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau menjadi percontohan pertama yang mengusulkan pengelolaan ekonomi biru, dengan melakukan konsep memanfaatkan kurang lebih 400 ribu hektar kawasan konservasi baik melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) DBS kawasan konservasi pesisir pulau-pulau kecil.
“Pada prinsipnya ekonomi biru yakni seperti konservasi, namun hal tersebut dapat dimanfaatkan dan terkendali,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Menurut Dahniar, ekonomi biru juga memiliki program yakni menyangkut dengan pengawasan perikanan kemudian program penangkapan ikan terukur yang sekarang sedang digerakkan. Program lainya, yakni konservasi budidaya serta program bulan cinta laut seperti penerapan bagaimana untuk bisa menjaga dan pengolahan berkelanjutan untuk sampah di sekitaran pulau atau pantai.
“Untuk syarat-syaratnya, wilayah yang diusulkan adalah daerah yang mangrove kemudian batas kontinental perairan termasuk wilayah perairan karang dan sebagainya,” paparnya.
Untuk kawasan dan jalur penangkapan perikanan tangkap terdapat di jalur wilayah penangkapan perikanan (WPP) 716. Dimana perairan Kabupaten Berau masuk ke WPP 716 termasuk Tarakan (Kalimantan Utara).
“Sekarang sedang di gerakkan untuk perikanan tangkap terutama kapal di atas 30 GT grostenase, ke depannya juga akan mengarah yang di bawah itu,” tuturnya.
Selain itu, sebagai potensi budidaya laut dan daerah penelitian dan pendidikan. Tidak semua pulau-pulau dapat dikelola untuk menjadi percontohan ekonomi biru, tentu ada data dengan melihat kondisi pulau.
Kemudian untuk menjadi wisata alam laut Pemkab Berau juga menjual lingkungan pulau yang sudah berhasil dirawat dan dibudidayakan. Serta margasatwa laut yang termasuk dengan sasaran konsep ekonomi biru. “Hal ini juga menjadi program kita dalam memfokuskan ekonomi biru bersama kementerian pusat,” katanya.
Pulau Maratua, Kecamatan Maratua akan menjadi objek projek pertama dan bila projek ekonomi biru sukses maka akan di lanjutkan ke bagian wilayah pulau-pulau sekitarnya seperti wilayah pesisir selatan Berau dan Pulau Derawan.
“Jadi kita masih menunggu itu, baru nanti kita mengimplementasikan melalui program-programnya,” imbuhnya.
Terkait dengan anggaran sendiri, projek ekonomi biru merupakan reward dari bank dunia. Yang nantinya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menetapkan hasil usulan Dinas Perikanan Berau. Di mana KKP memiliki kewenangan 12 Mil ke atas baik itu program konservasi dan lainnya. Dan untuk kewenangan provinsi itu sampai 12 Mil.
“Kabupaten Berau tidak masuk peran, hanya berperan di bidang peningkatan SDM nya dan pariwisata,” pungkasnya. (aky/arp)
