TANJUNG REDEB - Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau, Pulau Derawan terus mendapat perhatian khusus. Terutama dalam penanganan abrasinya yang dinilai kian memperihatinkan setiap tahunnya.
Menyikapi hal itu, baik pemerintah labupaten maupun DPRD Berau terus berupaya agar penanganan abrasi di bibir pantai Kepulauan Derawan tersebut dapat tertangani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan, sebagai pihak terkait yang mempunyai kewenangan. Mulai dari perencanaannya, penanganannya, hingga penganggarannya.
“Kami selalu berkoordinasi dengan BWS Kalimantan V di Tarakan, untuk bisa memperhatikan abrasi agar tidak meluas,” ujar Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai.
Diakui Rifai, bantuan dari provinsi berupa keuangan untuk penanganan abrasi di Kepulauan Derawan sudah turun, nantinya salah satu penanganan yang akan dilakukan yaitu membuat pemecah gelombang di bibir pantai.
“Insya Allah, untuk di Pulau Derawan tahun ini sudah turun. Seperti di Bidukbiduk, banyak pemecah gelombang, itu semuanya juga berasal dari provinsi,” terangnya.
Dijelaskannya, untuk menganggarkannya, Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan, sehingga ketentuannya harus yang memiliki kewenangan yakni BWS Kalimantan V. Termasuk yang sifatnya abrasi.
Untuk itu, tak jarang pihaknya secara intens berkomunikasi ke pihak terkait yang mempunyai kewenangan. Guna menanyakan hal abrasi di Pulau Derawan dan Pulau Sambit.
“Jadi kami hanya bisa memohon saja, bagaimana BWS bisa memperhatikan abrasi-abrasi yang terjadi di Berau. Seperti Sungai Segah dan di wilayah kepulauan kita,” ungkapnya. (mar/adv/arp)
