TANJUNG REDEB – Sebanyak 1,5 ribu warga Berau telah memiliki KTP digital. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji.

Dijelaskannya, proses peralihan KTP elektronik ke KTP digital, menjadi program wajib yang digalakkan Disdukcapil Berau. Program itu sesuai amanah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Di Bumi Batiwakkal, ia mengatakan program tersebut telah berjalan sejak Januari 2023. Dengan mengutamakan pendataan ke Aparat Sipil Negara (ASN) dan aparat lain di tingkat kecamatan hingga kampung. "Jadi syarat utama memang harus punya handphone Android," katanya.

Kata dia, saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Sehingga KTP digital bukan menjadi barang wajib yang dimiliki setiap warga negara. Terkait kapasitas penampungan data server pun masih dalam pemantauan. Ke depan bakal ada evaluasi khusus terkait layanan yang dikembangkan di tengah perkembangan teknologi.

Pada 2024 nanti, ia memperkirakan baru akan ditelurkan aturan khusus terkait kewajiban kepemilikan layanan data kependudukan tersebut. "Jadi bisa kami bilang ini masih uji coba, sambil kami beri laporan terkait efektivitas layanan," ujar David.

Lebih lanjut, dia menyampaikan hingga Mei 2023 ini pihak Disdukcapil Berau baru mencatat data pengguna layanan KTP digital sekitar 1,5 ribu orang. Target ke depan, pihaknya bakal menjaring hingga 10 ribu pengguna layanan KTP digital hingga akhir tahun mendatang.

David membeberkan, dalam proses pendataan kerap ditemui banyak masalah teknis. Mulai dari perangkat pendukung pencatatan KTP digital seperti laptop hingga kualitas jaringan internet.

Ia mencontohkan Kecamatan Kelay. Di wilayah tersebut dikatakan memiliki kualitas jaringan yang buruk. Sehingga tidak memungkinkan pelayanan turun ke lokasi yang berstatus blank spot.

Belum lagi, bila masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan telepon pintar alias smartphone. Pun tidak semua kalangan dapat memiliki daya beli terhadap alat tersebut.

"Makanya KTP digital ini tidak menggantikan sepenuhnya peran dari KTP Elektronik. Karena keterbatasan jaringan," katanya.

Di sisi lain, pemenuhan program peralihan KTP digital membuat permohonan permintaan blanko KTP Elektronik dikurangi. Biasanya pemerintah pusat mengirimkan hingga 10 ribu blanko, kini hanya di kisaran 2 ribu blanko saja. "Karena penyesuian program KTP Digital," tutupnya. (hmd/arp)