TANJUNG REDEB - Dalam pemeriksaan yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kalimantan Timur, beberapa rekomendasi diajukan sebelum Pemkab Berau benar-benar mengalihkan jalur penyeberangan ke penggunaan Landing Craft Tank (LCT), jika Jembatan Sambaliung ditutup.
Adapun rekomendasi itu mulai dari prosedur administrasi, hingga keselamatan selama beroperasi, serta melakukan uji coba penyeberangan. “Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yang utama dermaga limunjan,” kata Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Wilayah XVII Kaltim, Nixon Mone, usai melakukan peninjauan, kemarin (31/6).
Ditegaskannya, terkait faktor keselamatan sudah tidak bermasalah, yang pihaknya khawatirkan ialah pada faktor keamanan. Sebab menurut penilaiannya, perlu adanya perbaikan ringan agar landasan dapat dipergunakan kendaraan kecil. Selain itu, pihaknya meminta disediakan papan atau undakan kayu, untuk mempermudah akses keluar masuk kapal LCT.
“Terkait penerangan, informasinya ini beroperasi sampai malam, faktor keamanan penerangan itu juga penting,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan untuk membangun pos pengawasan, serta meminta menyediakan beberapa petugas untuk membantu mengatur lalu lintas selama di darat.
Nixon juga membeberkan kebutuhan administrasi juga harus dipenuhi oleh Pemkab Berau. "Untuk (surat) rekomendasi paling lama dua hari kami setorkan, tapi kami usahakan lebih cepat, setelahnya tinggal Pemkab saja,” terangnya.
Meski dalam bentuk fisik surat rekomendasi belum diserahkan, namun telah dilaksanakan pertemuan dengan Pemkab Berau, dan membahas sejumlah poin yang diajukan secara lisan.
Dari hasil pertemuan itu kata Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Agus Wahyudi, Pemkab Berau memilih untuk tetap mengikuti jadwal yang sudah ada, yani menutup Jembatan Sambaliung pada hari ini (1/6).
“Ini instruksi dari bupati untuk melakukan penutupan Jembatan Sambaliung pada tanggal 1 Juni,” ujar Agus, kemarin sore.
Dirinya pun menyebut penyeberangan yang telah disiapkan sudah layak. Adapun kekurangan yang menjadi catatan BPTD Wilayah XVII Kalimantan Timur diyakini bisa dipenuhi seiring perbaikan jembatan dilaksanakan.
“Hanya perlu penambahan-penambahan saja lagi seiring berjalannya waktu. PUPR provinsi juga siap melakukan kelengkapan sarana prasarana pendukung lainnya,” terangnya.
Bebernya, selain kekurangan fisik seperti Jetty, penerangan jalan, serta undakan kayu yang diperlukan, juga terdapat beberapa poin kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten Berau, di antaranya surat izin operasional gerak, surat keputusan trayek, surat keputusan jadwal, serta surat keputusan tarif. “SK (tarif) tetap dibuat, walaupun gratis untuk masyarakat yang ingin menyeberang,” terangnya.
Adapun, surat keputusan trayek sendiri katanya telah diterbitakan oleh bupati Berau. Terkait surat izin operasional gerak, nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Berau.
Mengenai jadwal penyeberangan, akan dibuka dan mulai melayani masyarakat sejak pukul 04.00 Wita hingga 24.00 Wita setiap harinya. Agus menerangkan, bahwa rekomendasi penentuan jadwal per waktu tidak diperhitungkan, sehingga gerak penyeberangan akan berjalan sesuai kondisi di lapangan.
