DENGAN batal ditutupnya jembatan kemarin (1/6) malam, Sekretaris Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, ingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa kembali mempersiapkan segala kebutuhan dengan matang, khususnya mencari solusi jika terjadi keadaan darurat oleh Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Berau.

Dirinya meminta agar BPBD benar-benar menyiagakan personelnya jika terjadi musibah seperti kebakaran di Kecamatan Sambaliung. “Hal seperti ini juga perlu diperhatikan apakah semua sudah siap?” ujarnya, kamis (1/6).

Bukan hanya itu saja, dalam sektor kesehatan juga harus diperhatikan. Dirinya meminta kepada OPD terkait juga untuk bisa mempersiapkan tim medis yang bisa diberbantukan di puskesmas, untuk menangani pasien yang berada di Kecamatan Sambaliung dan lima kecamatan lainnya.

“Sehingga, jika sudah ada tim medis yang disiapkan di puskesmas itu bisa menjadi pertolongan pertama, mengingat saat terjadi penutupan jembatan pasti akan terjadi antrean yang panjang,” tegasnya.

Maka dari itu, Ia meminta kepada Pemkab Berau agar dapat mengantisipasi halhal seperti itu. Jangan sampai dengan adanya penutupan Jembatan Sambaliung dapat menyusahkan masyarakat. “Saya tidak mau akibat perbaikan jembatan ini menyusahkan masyarakat, sehingga saya meminta harus ada langkah antisipasinya,” katanya.

Pria yang akrab disapa Daeng Iccang ini juga meminta, agar informasi mengenai proyek Jembatan Sambaliung lebih akurat. Tidak simpang siur seperti yang terjadi jelang penutupan jembatan, beberapa hari lalu. “Seperti kemarin (tanggal 31 Mei, red), informasinya cepat sekali berubah. Paginya disebut belum bisa ditutup hari ini (kemarin, red). Tapi malamnya informasinya langsung berubah, jembatan jadi ditutup. Ini yang membingungkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu lanjut dia, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah jaminan keamanan dan keselamatan saat menyeberang di jalur alternatif.

“Misal untuk truk, bus, angkutan kontainer, mobil penumpang, motor, pejalan kaki, dan terutama untuk angkutan darurat, pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit. Ambulans aksesnya lewat mana, apakah digabung atau ada jalur khusus,” jelasnya.

Pemerintah lanjut dia, juga harus memastikan kesiapan angkutan, jadwal penyeberangan, kapasitas daya angkut, waktu yang dibutuhkan untuk naik dan keluarnya mobil, daya tampung kantong parkir, hingga akses jalan menuju dermaga penyeberangan, khususnya yang berada di Limunjan dan Singkuang, hingga berapa petugas yang disiagakan di masingmasing dermaga. “Untuk angkutan komersil, yang angkut sawit, bahan bangunan dan lainnya, apakah ada waktu  khusus untuk menyeberang atau seperti apa,” katanya.

Daeng Iccang pun kembali mempertanyakan, seberapa parah sebenarnya kondisi Jembatan Sambaliung. Sebab selama ini, kondisi jembatan hanya disebut sudah sangat parah hingga terancam ambruk.

“Itu sejak tahun lalu disebut kalau tidak diperbaiki segera bisa roboh. Tapi setelah batal diperbaiki tahun lalu, tidak ada juga dilakukan pembatasan tonase kendaraan yang melintas. Kalau memang kondisinya sangat parah, tahun lalu ketika belum bisa diperbaiki, harusnya dilakukan pembatasan kendaraan yang bisa lewat. Kayak di Bujangga yang dipasangi portal,” terang dia.

Apakah ketika dilakukan penutupan, lantai jembatan langsung dilakukan pembongkaran. “Seperti orang sakit yang harus dioperasi. Nanti pas mau dioperasi baru dibius. Bukan dibius sekarang, operasinya minggu depan,” jelasnya mengilustrasikan.

Dan yang seharusnya dipertimbangkan sejak awal sebelum dilaksanakannya perbaikan jembatan, berapa besar dampak yang ditimbulkan dari perbaikan jembatan tersebut. Baik dampak sosial dan material yang dialami masyarakat. Sebab masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar hingga pemeliharaan kendaraan, waktu tempuh yang lebih lama, hingga kegiatan niaga masyarakat di sekitar jembatan yang berpotensi kehilangan sebagian pelanggannya.

“Sebenarnya kalau jelas kondisi kerusakannya, bisa diperkirakan usia ketahanannya, pemerintah bisa memperhitungkan. Kalau waktunya masih memungkinkan untuk bangun jembatan baru sebagai alternatif, lebih baik bangun dulu baru Jembatan Sambaliung ini diperbaiki. Jadi setelahnya kepadatan kendaraan yang melintas di Jembatan Sambaliung ini juga terurai, tidak bergantung dengan satu akses lagi,” katanya.

Itulah salah satu hal yang sangat disesalkan pihaknya. Sebab dalam proses rencana perbaikan jembatan tahun ini, pihak eksekutif disebutnya kurang melibatkan pihak legislatif dalam setiap pembahasan rencana perbaikan jembatan. Namun tiba-tiba memberikan informasi mengenai penutupan jembatan.

“Seharusnya DPRD diajak komunikasi atau rapat bersama untuk membahas kapan dan kenapa jembatan ini ditutup, serta apa solusi (penyeberangan,red) terbaik untuk masyarakat terkait penutupan ini,” ungkapnya.

Karena pada akhirnya, dampak dari penutupan jembatan membuat pemerintah melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Khususnya di bidang pendidikan. “Contohnya anak sekolah yang biasanya masuk jam 07.30 Wita, harus digeser ke jam 09.00 Wita atau daring. Daripada mulai jam 05.00 Wita sudah antre di dermaga. Kasihan anak-anak,” pungkas dia.

BPBD dan Dinkes Sudah Siap

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Novian Hidayat, menjelaskan kalau pihaknya telah mengalokasikan sebanyak tiga personel tambahan, untuk membantu mendukung tugas pencegahan dan penanganan bencana di wilayah Sambaliung dan sekitarnya. “Pertama kami menambah personel jaga, dari 3 menjadi 6 yang berjaga di sana (Sambaliung, red),” jelasnya.

Tak hanya petugas jaga yang ditambah, armada penanggulangan bencana seperti mobil pemadam kebakaran juga ditambah dua unit dari Posko Damkar Tanjung Redeb. Sehingga, dari jumlah unit awal 3 kendaraan menjadi 5 unit damkar disiagakan. “Dua dari Tanjung Redeb kami tambah, jadi ada lima. Empat unit kapasitas 4.500 Liter dan satu unit kapasitas 8.000 Liter,” paparnya.

Semua upaya tersebut diakuinya sebagai bentuk siaga BPBD Berau, dalam menghadapi penutupan jembatan yang nantinya bisa saja mempersempit ruang gerak personilnya. Novian mengakui, hal ini dilakukan sebagai langkah inisiatif pihaknya.  “Untuk siaga kebakaran permukiman dan kebakaran lahan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, untuk menunjang keselamatan masyarakat yang melakukan hilir mudik penyeberangan menggunakan Landing Craft Tank (LCT) bagi pengendara roda dua serta pejalan kaki. BPBD Berau juga menyiapkan personel Tim Reaksi Cepat apabila terjadi kecelakaan air. “Tentu kita tidak menginginkannya terjadi, tetapi kalaupun terjadi kita siapkan total 10 personel yang akan dibagi menjadi 3 shift,” terangnya.

TRC yang diterjunkan akan dirotasi selama 8 jam sekali, artinya BPBD menyediakan TRC selama 24 jam selama masa perbaikan Jembatan Sambaliung dilaksanakan. “Pasti dirolling, karena keterbatasan anggota kita juga,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Berau, Totoh Hermanto, sebelumnya juga telah mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersiap menghadapi penutupan Jembatan Sambaliung. Meski diakui, tidak banyak perubahan personel maupun instruksi khusus yang diberikan.

“Yang terpenting dari kami (Dinkes, red) kalau terjadi apa-apa yang sifatnya gawat darurat kemedisan tolong diprioritaskan,” terangnya.

Ketersediaan tenaga kesehatan hingga armada ambulans juga dirasanya sudah cukup dan bisa berjalan seperti biasanya. Hanya yang membedakan, ia meminta tolong untuk diprioritaskan saat kebutuhan darurat ketika melakukan penyeberangan.

“Layanan puskesmas di Sambaliung sudah 24 jam, hanya saat merujuk atau ada kondisi darurat kami mohon petugas lapangan busa memberi prioritas untuk diseberangkan,” pungkasnya.

DISHUB PASTIKAN TAK ADA YANG DILANGGAR

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Andi Marawangeng, merespons soal banyaknya pertanyaan masyarakat tentang penggunaan LCT untuk penyeberangan manusia.

Jelasnya, jika berbicara aspek legal hukum sesuai dengan edaran Dinas Perhubungan, bahwa LCT memang tidak digunakan untuk mengangkut penyeberangan untuk orang. Namun sudah datang tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melakukan pengecekan, dan sesuai dengan Permenhub nomor 561 tahun 2009 terkait Izin Menggunakan LCT, bisa dilakukan pusat, provinsi, dan kabupaten bisa mengeluarkan.

“Jadi diperbolehkan dengan catatan si pemilik mengajukan usul ke perizinan nanti melalui OSS (sistem elektronik terintegrasi) setelah itu masuk dia minta asistensi ke Dinas Perhubungan,” katanya, Kamis (1/6).

Dijelaskan Marawangeng, Kabupaten Berau tidak memiliki SDM yang mempuni untuk melakukan pengukuran sertifikasi kapal LCT makanya, Dinas Perhubungan mengambil sikap cepat dengan bersurat kepada BPTD minta tim teknis turun melakukan pemeriksaan.

“Dalam proses kita juga mengingat Jembatan Sambaliung kondisinya cukup memprihatinkan, instruksi bupati meminta secepatnya dilakukan (perbaikan, red),” bebernya.

Terkait pengunaan LCT untuk angkut manusia menurut Andi, larangan untuk pengunaan LCT mengangkut manusia sejak 2015 lalu telah dicabut. Dan LCT diperbolehkan untuk angkut manusia dalam kondisi tertentu, seperti saat ini yang dialami oleh Berau. Karena sudah tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan.

“Iya bisa saja. Nanti ada dua orang dari Syahbandar Kaltimtara yang melakukan pengawasan,” katanya.

Andi mengatakan, terkait masalah keamanan tim dari BPTD sudah turun ke lapangan. Dan ke depannya akan dilakukan pengawasan bersama dengan dua orang dari Syahbandar Kaltimtara.

Disinggung mengenai simulasi penutupan jembatan yang diprediksi akan menimbulkan kemacetan parah. Andi menuturkan, simulasi sebenarnya sudah dilakukan dengan rata-rata lalu lintas harian sekitar 1.500-3.000 kendaraan di jam padat, kalau dilihat jumlah 10 kendaraan roda 4 yang bisa ditampung LCT, butuh waktu 27 menit untuk menyeberangkan. “Kalau macet pasti. Itu tidak bisa dimungkiri, karena LCT tidak memadai,” bebernya.

Adapun lahan parkir sementara ditegaskannya sudah tersedia, namun Ia berharap ada penambahan. Jika terjadi kondisi mendesak terjadinya penumpukan kendaraan, pihaknya mau tidak mau akan menggunakan bahu jalan.

“Kami sekarang dihadapkan kondisi sulit. Jembatan sudah termakan usia dan berisiko jika tidak dilakukan perbaikan, sementara kita lakukan penutupan dengan minim kelengkapan, tapi yang terpenting adalah keamanan,” tuturnya.

Andi juga menyoal terkait kondisi jembatan penyeberangan dan dermaga. Menurutnya, untuk standar jetty belum memenuhi standar, “Untuk mengatasi itu kita bantu dengan adanya petugas yang memandu dan jangan sendiri,” tutupnya. (hmd/aky/sam)