TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani, ingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memikirkan secara matang lebih dulu terkait rencana penutupan Jembatan Sambaliung. Hal itu menyusul adanya penolakan dari masyarakat, karena tidak adanya jaminan keselamatan pada jalur alternatif yang ditawarkan.
Dibeberkan Madri, perkara penutupan jembatan tersebut sebenarnya wacana sejak satu tahun lalu. Seharusnya dengan waktu satu tahun, Pemkab Berau, sudah bisa memikirkan wacana dan pematangan. Jadi saat hendak dilakukan penutupan, tidak ada penolakan dari masyarakat lagi.
“Kan ada waktu penundaan satu tahun. Tapi pemkab tidak ada persiapan. Tiba-tiba ditutup saja. Tentu ada penolakan dari masyarakat,” katanya, kemarin (2/6).
Terkait dengan adanya kajian bahwa umur jembatan penghubung enam kecamatan tersebut tidak lama lagi, seharusnya sejak jauh hari Pemkab Berau, sudah bisa memikirkan opsi lain, seperti menggenjot pengerjaan Jembatan Kelay III. Agar ada alternatif bagi masyarakat, terlebih anggaran pemkab cukup besar.
“Jika bisa ditunda, lebih baik ditunda dulu. Karena memang benar-benar belum matang persiapan,” tuturnya.
Dijelaskan Madri, Jembatan Kelay III sudah diwacanakan sejak 2012 lalu, namun setelah 11 tahun, belum ada eksekusi sama sekali. Padahal dengan adanya jembatan tersebut, kendaraan berat pengangkut logistik, bisa melintasinya. Jadi Jembatan Sambaliung difokuskan untuk masyarakat dengan kendaraan ringan. “Dari dulu itu, sudah dibahas soal ini. Tapi seperti tidak ditanggapi,” ujarnya.
Padahal, jika pembangunan Jembatan Kelay III disetujui sejak dulu, masyarakat tentu tidak panik lagi seperti saat ini. Bahkan sudah banyak masyarakat yang dibuat bingung, terkait maju mundurnya penutupan jembatan. Tidak sedikit masyarakat sudah pindah, namun tidak ada kepastian. “Kita ambil contoh saat ini, tidak jadi ditutup lagi. Padahal sudah H+1,” beber Madri Pani.
Ia juga menyinggung soal ketersedian dermaga jetty. Menurut informasi yang Ia dapat, kondisinya kurang layak, padahal Pemkab Berau memiliki anggaran cukup besar. Seharusnya dapat menyediakan dermaga yang layak. Terkait masalah itu dipakai sementara atau selamanya tidak menjadi masalah, yang terpenting keselamatan masyarakat.
“Sistem penerangannya seperti apa? Ini juga menjadi perhatian. Seharusnya dermaga tidak hanya dua, tapi ditambah, seperti Samburakat ke Gurimbang. Dikhususkan kendaraan besar. Seperti pertamina maupun lainnya. Agar suplai tidak terganggu,” ucapnya.
Terkait dengan dunia kesehatan, pemkab diminta untuk bisa menyediakan speed khusus, mengangkut pasien gawat darurat agar tidak menunggu untuk menyeberang. “Kenapa tidak bisa, ada pihak ketiga, tidak mungkin mereka tidak mau membantu. Intinya perlu ketegasan saja jika ingin Berau ini maju,” tutupnya.
PLN Belum Terima Surat Penyaluran Sementara
Penyediaan penerangan yang memadai di setiap dermaga menjadi salah satu hal yang juga disorot jika Jembatan Sambaliung ingin ditutup.
Meski begitu, menurut Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Berau, Akhlis, hingga kini belum ada permintaan penyaluran sementara ke dermaga penyeberangan di Singkuang dan Limunjan diajukan ke pihaknya. Berbeda dengan rencana penutupan pada tahun lalu.
“Dari hasil survei tahun lalu, hanya untuk sisi Dermaga Sanggam saja yang bisa dilayani. Untuk Singkaung dan Limunjan tidak bisa karena jauh dari jaringan,” katanya.
