TANJUNG REDEB – Program Rp 50 juta per RT terus berlanjut hingga kini. Namun, sumber penganggarannya mulai berbeda pada tahun ini.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Berau, Tentram Rahayu, dana RT sudah terealisasi sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, untuk saat ini anggaran tersebut tidak lagi masuk di Alokasi Dana Kampung (ADK).
“Sempat menjadi keluhan terkait dengan anggaran dana RT ini, sehingga Bupati Sri Juniarsih menyikapi keluhan tersebut dengan tidak lagi dibebani dengan ADK,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Sehingga, mulai tahun ini kepala daerah mengambil kebijakan dana RT tersebut direalisasikan menggunakan anggaran bantuan khusus. Sehingga, anggaran Rp 50 juta tersebut tetap sama namun hanya berbeda sumber saja.
“Masalah pengelolaan itu tetap sama, bukan berarti uang diberikan secara cash. Namun direalisasikan melalui perencanaan pembangunan,” paparnya.
“Kita masih menunggu juga untuk realisasinya. Tetapi tetap kami tegaskan dalam realisasi tersebut tidak diberikan dengan uang cas tetapi melalui program pengerjaan yang dilakukan oleh ketua RT,” sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan, akan terus menjalankan program dana RT pada tahun ini. Ia mengatakan pemerintah kampung akan diringankan dengan dikeluarkannya dana RT sebanyak Rp 50 juta per RT. Sehingga kepala kampung nantinya bisa lebih leluasa untuk membuat programnya dan dikelola sesuai kebutuhan masing-masing. “Saya mendorong kampung masing-masing agar lebih sejahtera. Tidak lagi dibebankan pada ADK tapi diberikan ke ketua RT. Sehingga tidak menjadi beban ADK,” bebernya.
“Silahkan kepala kampung menganggarkan yang sudah ada. Saya rasa ini dapat meringankan beban kampung,” imbuhnya.
Sri berharap, masing-masing kampung dapat memanfaatkan anggaran tersebut secara baik, efektif, dan efisien. Tidak hanya untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan kualitas SDM. (aky/arp)
