TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Kaltim Makmur HAPK, meninjau kegiatan perbaikan Jembatan Sambaliung dan jalur alternatif untuk penyeberangan kendaraan masyarakat, baik di Dermaga Sanggam maupun di Singkuang, Rabu (7/6).

Mantan Bupati Berau dua periode itu ingin memastikan kegiatan perbaikan jembatan berjalan lancar dan keamanan aktivitas penyeberangan masyarakat.

Dari pengamatannya, kegiatan perbaikan sudah dilaksanakan kontraktor pelaksana. Lantai jembatan sudah dibongkar, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilintasi kendaraan. Sementara saat mengamati kegiatan penyeberangan masyarakat, baik di Dermaga Sanggam maupun di kawasan Singkuang, Makmur menilai masih banyak yang perlu dibenahi.

Makmur pun mendorong seluruh pihak bertanggung jawab dan harus bersatu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena penyeberangan yang disediakan pemerintah saat ini dinilai masih kurang. Yang membuat masih panjangnya antrean kendaraan yang menunggu giliran naik ke LCT. “Saya lihat untuk titik penyeberangan ini perlu ada tambahan-tambahan,” tuturnya saat peninjauan kemarin.

Dalam setiap kebijakan yang diambil terkait perbaikan jembatan, Makmur juga menyarankan Pemkab Berau agar selalu dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sehingga kebijakan yang dikeluarkan, adalah hasil rembukan untuk mendapatkan solusi terbaik sebagai pendukung kegiatan perbaikan jembatan.

Makmur juga mendorong Pemkab Berau melibatkan perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di Kabupaten Berau. Apalagi jembatan yang sudah berusia puluhan tahun itu, juga dilintasi kendaraan-kendaraan milik perusahaan.

“Perusahaan di sini kan banyak, masa tidak peduli dengan kondisi Kabupaten Berau (perbaikan jembatan, red) saat ini,” terangnya.

Menurutnya, banyak perusahaan yang sudah meraup keuntungan selama berinvestasi di Bumi Batiwakkal. Sehingga ketika situasi pemerintah daerah membutuhkan dukungan, sudah sepatutnya perusahaan ikut serta bekerja sama. “Jadi wajar kalau ikut berpartisipasi,” jelasnya.

Bahkan usai meninjau aktivitas penyeberangan di Jalan Singkuang, Makmur langsung menelepon salah satu petinggi perusahaan tambang batu bara di Berau, agar memberikan dukungan dengan menyediakan tambahan LCT bagi penyeberangan masyarakat.

“Respons perusahaan tadi, mereka merencanakan dan merumuskannya sekarang. Saya minta untuk ditambah armada (LCT) itu untuk menjadi perhatian,” ujar Makmur.

Dirinya meminta, setidaknya perusahaan menyediakan tambahan armada penyeberangan dua hingga tiga unit. Sehingga, pelayanan penyeberangan bisa lebih lancar dan aman. “Supaya keluhan masyarakat sekarang teratasi lah,” ungkapnya.

Dirinya juga mengimbau, agar semua pihak tidak ada saling menyalahkan dalam selama perbaikan jembatan dilaksanakan. Menurutnya, antarlembaga pemerintah tidak baik untuk saling menyalahkan. Di saat seperti ini, seluruh pihak harus bersatu. “Tidak baik kalau saling menyalahkan, sekarang saatnya bersatu untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sebab jauh sebelumnya, Makmur mengaku telah memberikan peringatan dan memberi arahan untuk mencegah hal-hal yang terjadi saat ini. Sebab, ketika hendak memulai perbaikan, semenstinya persiapan sudah dilakukan dengan tepat dan matang. “Seharusnya kita buat rumusan yang benar-benar. Karena belum siap, makanya terjadi seperti ini,” ungkapnya.

Perbaikan jembatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sehingga, kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan, baik instansi vertikal dan horizontal.

Perangkat yang dimiliki pemerintah sudah seharusnya didorong agar menjalankan bagiannya dengan maksimal. Menurutnya, jangan sampai ada ungkapan bahwa pekerjaan ini bukan kewenangan kami, menurutnya hal itu tidak boleh dilontarkan. “Tidak boleh lagi menunggu atau mengatakan itu bukan kewenangan saya, itu tidak boleh. Semua harus turun tangan, karena yang merasakan dampaknya dan manfaatnya nanti, masyarakat Berau juga,” tegas Makmur.

“Yang sekarang beraktivitas adalah rakyat Berau. Jadi wajar yang turun tangan adalah Pemkab Berau dan tidak ada saling menyalahkan,” sambungnya.

Selain itu, Makmur juga meminta Pemkab Berau menyiagakan armada ambulans di semua titik penyeberangan. “Kalau ada yang darurat seperti orang sakit, bisa langsung ditangani. Makanya ambulans harus standby,” imbuhnya.

Sekali lagi ditekankannya, Pemkab Berau harus paling terdepan dalam memberikan dukungan atas perbaikan Jembatan Sambaliung. “Kita tidak lagi berbicara ini kewenangan siapa, karena ini di rumah kita sendiri dan ini juga untuk kepentingan masyarkat Berau. Justru sebaliknya, kita berterima kasih kepada Gubernur Kalimantan Timur, karena telah memperbaiki jembatan dan dihrapkan ke depan, Pak Gubernur juga bisa membuat jembatan tambahan melalui Dinas PUPR Kaltim, untuk mengurangi volume kendaraan melintasi jembatan yang sudah cukup tua ini,” pungkasnya.

SIKAPI SECARA KELEMBAGAAN

Polemik yang muncul selama proses perbaikan Jembatan Sambaliung, juga menjadi perhatian Direktur Eksekutif Bela Negara Anti Korupsi (Benak) Berau, Alfian. Sebab dari pengamatannya, carut-marutnya proses penyeberangan masyarakat di jalur alternatif yang disiapkan Pemkab Berau, membuat banyak anggota DPRD Berau berpendapat yang beragam.

Menurut Alfian, DPRD Berau harusnya bersikap secara kelembagaan dalam menyikapi dampak dari perbaikan dan penutupan Jembatan Sambaliung tersebut. “Bukan berbicara secara individu,” katanya ketika menghubungi Berau Post kemarin.

Dia meminta, DPRD Berau bersikap secara kelembagaan untuk meminta eksekutif melakukan pembenahan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan yang lebih baik dan terkoordinasi. “Jangan memicu bola liar menjelang kontestasi politik 2024,” katanya.

Sebab sebagai masyarakat, dirinya mengamati banyaknya pernyataan-pernyataan anggota DPRD Berau di berbagai media, yang menurutnya belum bisa menyelesaikan persoalan penumpukan kendaraan masyarakat yang mengantre untuk menyeberang di jalur alternatif.

“Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sederhana. Yakni bagaimana merealisasikan penyeberangan yang cepat dan aman,” terangnya.

“Yang kita butuh sekarang ini adalah tindakan nyata Pemkab Berau dalam mengatasi dan mengurai kepadatan para pengguna jalan yang ingin menyeberang. Di sinilah peran dewan dibutuhkan, memberi masukan ke eksekutif agar menghasilkan kebijakan yang solutif,” sambung Alfian.

Jika Pemkab Berau belum bisa meningkatkan kapasitas transportasi dan dermaga penyeberangan sementara bagi masyarakat, akan semakin memperburuk kondisi penumpukan orang dan kendaraan di jalur alternatif. “Termasuk mobil-mobil pengangkut logistik kebutuhan masyarakat. Jadi pemkab harus bertindak cepat, karena akibat antrean yang panjang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi dan ketidaknyamanan pengguna jalan,” jelasnya.

Pemkab dan DPRD Berau menurutnya, harusnya bisa memaksimalkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Bumi Batiwakkal, baik di bidang pertambangan, perkebunan, perkayuan, perbankan, usaha jasa, dan lainnya, untuk meminimalisasi dampak dari perbaikan Jembatan Sambaliung bagi masyarakat. “Semua diajak berkolaborasi dalam mengentaskan kepadatan penyeberangan. Sehingga kekecewaan masyarakat yang terdampak langsung penutupan jembatan tidak meluas ke mana-mana,” pungkasnya. (*/sen/sam)