TANJUNG REDEB – Memasuki tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kapolres Berau AKBP Shindu Brahmarya mengaku sudah melakukan beberapa kegiatan dalam meredam terjadinya konflik pada saat perayaan pesta demokrasi Pemilu.

Seperti yang dijelaskan Sindhu, bahwa dirinya sudah memerintahkan personel untuk bisa melakukan kegiatan yang dapat meredam adanya keseteruan saat Pemilu di tengah masyarakat. Sehingga, pada saat Pemilu nanti keamanan dapat kondusif.

“Kita terus lakukan sistem pendinginan (cooling system). Salah satunya dengan rutin memberikan imbauan terkait dengan Pemilu,” ujarnya kepada Berau Post Rabu (7/6).

Ditanya terkait dengan tim siber Polres Berau, perwira berpangkat melati dua itu mengatakan sudah dari jauh-jauh hari tim siber Polres Berau sudah berjalan. Untuk menjelang Pemilu dirinya juga meminta timnya untuk bisa lebih cekatan dalam mengatasi hal-hal yang bisa menimbulkan provokasi di media sosial (medsos).

“Tim siber sampai saat ini masih terus melakukan penelusuran terkait gerak-gerik di medsos, dan nanti akan lebih kita aktifkan lagi pada saat masa Pemilu sudah dekat,” paparnya.

Menurutnya dalam hal ini perlu adanya imbauan. Pasalnya, di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik (ITE) terlebih dahulu diarahkan dengan imbauan dan arahan. Jika hak tersebut tidak juga diindahkan maka akan ada tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Ada tingkatannya terkait dengan hukuman ini, tetapi jika memang sudah diberi imbauan maka tindakanlah yang akan dilakukan,” tegas Sindhu.

Sehingga dengan adanya hal ini dirinya meminta kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Berau agar dapat bijak dalam bermain medsos. Pasalnya, terkadang adanya isu provokasi juga bisa terjadi di dalam medsos tersebut.

“Berhati-hati dan jangan menyebarkan isu hoaks yang membuat panik dan bisa membuat provokasi. Karena saat ini selain pribahasa ‘mulutmu harimaumu’ saat ini juga ada yang namanya ‘jarimu harimaumu’,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam mencegah konflik di tahun politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau jalin koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Setidaknya kata Kepala Badan Kesbangpol Berau Salim, ada tiga yang pihaknya gandeng yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Jadi semua forum tersebut sudah jalan dalam melakukan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat terkait dengan hal-hal yang rawan konflik saat Pemilu,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (5/6).

Meski Pemilu dilakukan pada tahun depan menurutnya, dalam menjaga kondusivitas dari konflik seperti suku, agama, ras dan antargolongan (Sara) menurutnya hal tersebut sudah harus dilakukan sosialiasi kepada masyarakat sejak dini.

“Semua sudah berjalan, dan sudah SK bupatinya karena memang sudah ada aturannya terkait hal tersebut,” paparnya.

Diakui mantan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau ini, bahwa sejauh ini dengan beberapa tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung di Kabupaten Berau masih kondusif.

Meski begitu, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya konflik tetap akan ditingkatkan. Tim kewaspadaan dini akan lebih banyak melakukan pengawasan nantinya terhadap semua proses Pemilu 2024.

“Jadi koordinasi bersama stakeholder akan terus berjalan untuk menjaga agar tidak adanya konflik dalam setiap kegiatan apapun,” paparnya.

Sehingga, Dia juga tetap berpesan kepada seluruh politisi agar menghindari tindakan saling menyerang dan menjelekkan satu sama lain. Dan yang menjadi perhatian dalam Pemilu juga menurutnya terkait dengan isu sara yang ditakutkan bisa terjadi pada saat Pemilu tersebut.

“Karena pengiringan isu seperti sara dan lainnya sangat mudah untuk ‘digoreng’ sehingga kita terus berusaha untuk menekan agar hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Berau,” harapnya.

Tidak hanya itu saja, menurutnya pengawasan di media sosial juga perlu dilakukan. Pasalnya, di dalam medsos aksi provokasi bisa saja terjadi dan berujung pada terjadinya konflik.

Sehingga menurutnya, dalam menjaga kerawanan tersebut peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga sangat diperlukan.

“Jika di medsos itu yang bisa sering terjadi adalah berita hoaks. Makanya kita juga akan terus memonitor adanya hal tersebut, saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan langsung percaya jika menerima informasi dari media sosial, harus dicari tahu dulu sumbernya,” tandasnya.(aky/arp)