TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Makmur HAPK, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau bisa melakukan perhitungan kebutuhan sekolah baru jenjang menengah atas dengan seksama dan kredibel.
Sebab, setiap tahunnya dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten, kerap muncul usulan pembangunan SMA di beberapa kecamatan, namun hingga kini masih terus diupayakan terealisasi.
“Saya juga kerap mendengar, ada masalah kemarin tentang pendidikan, tentang masalah SMA,” ujar Makmur Kamis (8/6).
Seharusnya kata Makmur, Pemkab Berau bisa bekerja dengan lebih cermat dan teliti. Jika memang membutuhkan pembangunan sekolah baru di tingkat SMA, dimana kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Kaltim, maka segera sediakan lahan yang cukup. “Sekarang kalau mau mengusulkan kepada provinsi, siapkan tanahnya,” jelasnya.
Tak hanya menyediakan lahan yang nantinya akan dibangun sarana dan prasarana pendidikan, tetapi Pemkab Berau harus cermat dan teliti dalam menghitung kebutuhan sekolah berdasarkan lulusan pelajar di tingkat Menengah Pertama (SMP).
“Hitung jumlah lulusan SMP berapa, di sini ada cabang juga untuk Dinas Pendidikannya provinsi,” terangnya.
Menurutnya, sejauh ini Pemprov Kaltim juga memberikan perhatian khususnya untuk Berau, bukan hanya tinggal diam saja jika dilakukan pengajuan. Namun, perhitungan yang matang dan pendataan yang tepat, akan membantu memetakan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah lulusannya nantinya. Sehingga, pembangunan sekolah baru bisa lebih bermanfaat.
“Kelayakan pendataan tentang lulusan SMP, kemudian tentang tanah lokasinya dimana, itu harus diperjelas,” tuturnya.
Sebab, dirinya juga enggan kejadian salah satu SMA di Pulau Maratua kembali terulang. Saat Pemprov Kaltim berkomitmen untuk membangunkan sarana dan prasarana ternyata proses hibah lahan belum tuntas.
“Jangan sampai nanti kita ingin membangun tanah gak punya, tanah belum selesai, nah kalau mau sebenarnya satu persoalannya provinsi itu terkait lahan,” ujarnya.
Makmur menegaskan, bahwa Pemprov Kaltim dinilai siap dan peduli terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Sehingga, Ia meyakinkan bahwa pendataan dan penghitungan pemetaan kebutuhan sekolah yang tepat, serta proses hibah lahan yang jelas akan mempermudah pembangunan SMA baru di Bumi Batiwakkal.
“Saya rasa kalau di provinsi itu siap dan karena memang wewenang provinsi itu,” jelasnya.
Makmur berharap, ke depan Pemkab Berau bisa mempersiapkan data kebutuhan sekolah berdasarkan seluruh variabel dengan cermat. Ketika akurasi data tepat, maka kebutuhan sekolah yang akan dibangun bisa bermanfaat.
“Data yang akurat, lulusan pelajar berapa, sehingga kebutuhan sekolah berapa. Jadi ketika dibangun juga bermanfaat,” pungkasnya. (*/sen/sam)
