MANAGED BY:
SELASA
28 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KALTIM | KOMBIS

SANGGAM

Sabtu, 17 Juni 2023 00:15
Mogok, 192 Pekerja Sawit Di-PHK
DIPECAT: Aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan karyawan PT DLJ, berbuntut PHK massal yang dilakukan perusahaan.

TANJUNG REDEB – Sebanyak 192 pekerja di PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ) Site Biatan-Lempake, dipaksa menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pihak perusahaan.

SK PHK tersebut keluar pada Rabu (7/6) lalu. Karena ratusan pekerja tersebut dianggap tidak masuk kerja selama tujuh hari berturut-turut. Yakni sejak 30 Mei hingga 7 Juni lalu.

Wakil Ketua DPC FBI se-Kabupaten Berau Jefry menegaskan, PHK yang dilakukan pihak perusahaan bersifat sepihak. Sebab tudingan tidak masuk kerja yang dijadikan dasar perusahaan, merupakan aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan karyawan. Hal itu pun sangat disayangkan. “Mogok kerja yang dilakukan para pekerja tersebut merupakan mogok resmi atau sah dan dijalankan sesuai regulasi yang berlaku,” katanya, Jumat (16/6).

Dijelaskan Jefry, prosedur mogok kerja tersebut telah dianggap benar dan sah. Pasalnya, 10 hari sebelum mogok kerja, para pekerja telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada manajemen perusahaan maupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Kemudian, surat pemberitahuan itu pun sudah dikeluarkan. Ketiga, yang berhak melakukan mogok kerja hanya merupakan pengurus serikat, PK, dan pekerja dalam perusahaan itu, karena terdapat persoalan antara pekerja dan pemberi kerja. Keempat, mogok kerja dilakukan selama 30 hari dan itu disampaikan secara tertulis. Kelima, mogok kerja itu dipandang resmi jika selama aksi mogok terjadi, tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pekerja, seperti merusak fasilitas-fasilitas perusahaan. “Semua syarat telah terpenuhi. Jadi tidak ada yang salah di sini (aksi mogok kerja ratusan karyawan),” tegasnya.

Aksi mogok kerja ini didasari oleh pembaruan sistem regulasi yang diterapkan oleh perusahaan dianggap kurang tepat. Terutama terkait pemberlakukan cuti panjang dan upah lembur. Selama ini, menurut Jefry, para pekerja tidak mempermasalahkan dua kebijakan itu. Bahkan menurutnya, jika manajemen PT DLJ memahami ketentuan UU, tanpa dituntut oleh pekerja, dua tuntutan tersebut harus diberikan tanpa harus diminta, karena sifatnya normatif. Karena itu, aksi mogok dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat menerapkannya sesuai aturan yang berlaku, sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi. Lebih dari itu, aksi itu pun dilakukan dalam rangka mengkritik Disnakertrans Berau yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsinya, setelah dilakukannya mediasi antara FBI dan manajemen PT DLJ pada 26 Mei lalu, guna membahas dua tuntutan itu.

"Cuti panjang itu untuk para pekerja yang bekerja 5 tahun berturut-turut atau lebih, dengan lama waktu cuti selama 1 bulan dan dengan syarat perusahaan wajib memberikan kepada pekerja upah sesuai UMK yang berlaku. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU)," jelasnya.

Persoalan upah juga dianggap tidak tepat. Menurutnya, upah lembur wajib diberikan, mengingat selama ini perusahaan tidak menerapkan aturan kerja 7 jam per hari, melainkan 8 jam. Itu berarti manajemen perusahaan memberlakukan aturan kerja 40 jam per minggu.

Berdasar pada dua tuntutan yang berujung aksi mogok kerja itu, Jefry menilai bahwa perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak dengan pasal yang diterapkan atau disangkakan berupa pasal mangkir. Apalagi tidak alasan yang disampaikan pihak perusahaan terkait masalah PHK itu.

"Kami mogok kerja. Bukan mangkir. Kalau mangkir perusahaan boleh mengeluarkan SP1, SP2 kemudian SP3 atau PHK. Dan itu baru sah. Ini setiap hari kami masuk dan absen. Pergi pagi pulang sore sesuai aturan. Hanya tidak bekerja. Itu namanya mogok kerja, bukan mangkir," tandasnya.

SUDAH DIMEDIASI

Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim untuk Kabupaten Berau Sab'an, menegaskan, PHK yang dilakukan PT DLJ terhadap 192 orang karyawannya belum dinyatakan sah. Pasalnya, salah satu pihak masih menolak atau tidak menerima keputusan tersebut.

"Bagi yang menolak segera mengadukan permasalahan PHK ini ke Disnaker Berau untuk dimediasi. Selain itu, saran saya sementara menunggu proses penyelesaian, para pihak agar melaksanakan hak dan tanggung jawabnya," tuturnya.

Terpisah, Sub Koordinator/Mediator Hubungan Industrial (HI) pada Disnakertrans Berau Adji Lidya Arlini menjelaskan, surat PHK oleh PT DLJ terhadap 192 pekerjanya dikeluarkan pada Rabu (7/6) lalu. Ia menjelaskan, pihaknya tidak menginginkan PHK itu terjadi. Sebab hal itu sangat merugikan kedua belah pihak, baik itu perusahaan maupun para pekerja.

Sebelum PHK itu muncul, ia menegaskan, Disnakertrans Berau sudah melakukan berbagai upaya mediasi dan pertemuan, agar dua tuntutan pekerja yakni memperbarui sistem cuti panjang dan upah lembur dapat diakomodasi.

"Kami sudah melaksanakan pertemuan dengan FBI, baik pada tanggal 26 Mei 2023 kemudian pada 8 dan 9 Juni. Kemudian kita mengupayakan supaya mogok tidak terjadi, terutama pada tanggal 26 Mei itu," jelasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut lalu disimpulkan, masalah cuti panjang perlu diselesaikan secara bersama dengan bagian Perselisihan Hubungan Industrial pada Disnakertrans. Kemudian upah lembur dapat dilaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan. Kendati poin kesimpulan sudah tercapai, hal itu terasa tidak berarti. Sebab, para pekerja lebih memilih untuk melakukan mogok kerja. Padahal, sebelumnya pengawas ketenagakerjaan dan Disnakertrans sudah mengimbau agar mogok tidak terjadi.

Memang, tambah Adji, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja. Mogok itu pun mesti dilakukan secara sah, tertib, dan damai, apabila terjadi gagalnya perundingan. Hal itu diatur secara khusus dalam pasal 137-145 UU No 13 tahun 2003.

"Tapi apakah mogok itu resmi atau sah, saya sendiri tidak bisa memastikannya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mogok itu diatur dalam UU dan merupakan hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja. Yang mensahkan nanti itu hakim PHI," katanya.

Pada pertemuan kedua belah pihak, ia mengatakan, belum bisa dikatakan gagal, karena sedang berproses. "Kalau mereka menunggu proses terkait dua tuntutan itu, saya yakin pasti ada solusi baik. Yang penting tetap bekerja dengan baik, karena kami tentu tetap akan memperjuangkannya," imbuhnya.

Bahkan ketika mogok dan dikeluarkannya SP1 dan SP2, Disnakertrans sudah membuat mediasi supaya ditemukan solusi terbaik. Mediasi dan pertemuan itu pun dilanjutkan kembali pada 8 dan 9 Juni agar PHK itu dapat dipertimbangkan kembali.

"Sekarang PHK itu sudah terjadi. Tinggal kami melihat lagi proses ke depannya seperti apa. Untuk hal itu, kami juga akan tetap berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pengawas ketenagakerjaan agar nasib para pekerja ini tidak dibiarkan begitu saja," bebernya.

Secara khusus terkait surat penolakan dari para pekerja terhadap PHK yang dilakukan PT DLJ, Adji menjelaskan bahwa surat penolakan itu belum diketahuinya. Apakah sudah diterima jajarannya atau belum.

"Tapi yang pasti, memang surat penolakan itu mesti ada jika para pekerja tidak setuju dengan PHK itu, agar bisa diproses," paparnya.

SAYANGKAN AKSI MOGOK

Terpisah, HRD Head DLJ Bima Ariaseta mengatakan, pihaknya menyesalkan aksi mogok yang dilakukan beberapa pekerja. Selain menghambat operasional perusahaan, aksi mogok sangat merugikan, bukan hanya perseroan pekerja, melainkan juga keluarganya. Selama ini perusahaan selalu taat dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang ada. Ia sangat menyayangkan aksi mogok tersebut. Sebab selama ini PT DLJ sangat terbuka atas masukan dan kritikan dari para pekerja.  Terkait tuntutan beberapa pekerja soal istirahat panjang dan lembur, Bima memastikan perseroan telah melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Dalam UU Cipta Kerja, pelaksanaan istirahat panjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. DLJ memiliki ketentuan istirahat panjang yang diatur dalam peraturan perusahaan,” jelas Bima.

Termasuk soal upah lembur, Bima menjelaskan peraturan perusahaan juga telah mengatur hal tersebut sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ia mengungkapkan, perusahaan dengan itikad baik telah mengimbau para pekerja untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini juga sesuai dengan kesimpulan saat pertemuan pada 26 Mei 2023 di Kantor Disnakertrans Berau.

Bima mengatakan, selama aksi mogok, perusahaan telah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak dua kali kepada karyawan yang mogok kerja, untuk kembali bekerja. Yaitu pada 31 Mei dan 5 Juni 2023.

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka menaati Kepmenaker No: 232/MEN/2003. Selanjutnya mengacu pasal 6 Keputusan Menteri tersebut, pekerja yang tidak memenuhi pemanggilan dari perusahaan untuk kembali bekerja, maka dianggap mengundurkan diri.

“Kami memastikan seluruh pekerja akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan regulasi ketenagakerjaan yang ada,” katanya.

Saat disinggung mengenai, apakah ada pengusiran dari mes terhadap karyawan yang di-PHK tersebut, Bima enggan menanggapinya. “Cukup itu dulu. Sesuai yang saya sampaikan tadi,” tutupnya.  (hmd/udi)


BACA JUGA

Senin, 27 November 2023 20:48

Wadah Mendekatkan Agama kepada Generasi Muda

Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XII Tingkat Kalimantan Timur…

Senin, 27 November 2023 20:44

Indonesia Harus Jadi Negeri Akademis

TANJUNG REDEB - Dalam rangka meningkatkan komptensi menulis khususnya sebuah karya…

Kamis, 23 November 2023 23:47

HKN Momen Tingkatkan Kesadaran Kesehatan

TANJUNG REDEB - Peringati Hari Kesehatan asional ke-59, Sekretaris Kabupaten…

Selasa, 21 November 2023 20:00

Perlu Kolaborasi yang Baik Atasi Persoalan Listrik

TANJUNG REDEB - Masih banyak kampung di Kalimantan Timur, khususnya di…

Selasa, 21 November 2023 19:39

Residivis Berulah Lagi, Curi Kabel BTS

TANJUNG REDEB – Jajaran Satreskrim Polres Berau kembali membekuk salah…

Senin, 20 November 2023 20:55

Waswas Kebakaran Permukiman

TANJUNG REDEB - Maraknya kasus kebakaran dalam beberapa pekan terakhir,…

Senin, 20 November 2023 20:00

Ajang Hiburan dan Hidupkan Perekonomian

SAMBALIUNG - Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38. Pemerintah…

Minggu, 19 November 2023 20:30

Tak Sekedar Rumah Ibadah, Masjid Namirah Sambaliung Juga Siapkan Program Ketakwaan

SAMBALIUNG - Pembangunan Masjid Namirah sudah selesai. Bangunannya tidak terlalu…

Sabtu, 18 November 2023 20:27

Dermaga Rajjanta Miliki ‘Wajah Baru’

TANJUNG REDEB – Sempat terbakar di salah satu sisinya, kini…

Jumat, 17 November 2023 17:43

Tingkatkan Keterampilan Warga Sei Bebanir Bangun

SAMBALIUNG - Sebagai bentuk realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kampung…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers