TANJUNG REDEB – Usai melaksanakan rapat paripurna di DPRD, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengungkapkan realisasi APBD 2022 cukup tinggi yakni 85,60 persen atau sekira Rp 2.960.895.452.391,91, dari anggaran belanja 2022 sebesar Rp 3.395.928.000.000,00. Sedangkan untuk SiLPA sebesar Rp 489.032.547.608,09.

Dijelaskan Sri Juniarsih, sisa anggaran tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk belanja yang bersumber dari BLUD. “Belanja pembangunan RSUD yang belum direalisasikan pembayarannya,” jelasnya.

Tak hanya itu, SiLPA juga disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat earmark lainnya. Termasuk kegiatan yang bersumber dari alokasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang sampai saat ini masih ada di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. 

Selain itu, dari anggaran pendapatan TA 2022 sebesar Rp 2.855.997.021.850,00, yang terealisasi mencapai Rp 3.169.396.847.335,90 atau sekitar 110,97 persen. Sehingga, terdapat target pendapatan lebih atau SiLPA sebesar Rp 313.399.825.485,90.

“Kelebihan target penerimaan tersebut disebabkan oleh penerimaan Dana Transfer Daerah dan Pendapatan Asli Daerah,” sambungnya.

Senada dengan bupati, Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Maulidiyah, menerangkan, keseluruhan SiLPA pada TA 2022 baik dari anggaran murni maupun perubahan sejumlah Rp 800 miliar lebih, hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor penyebab besarnya SiLPA antara lain anggaran efiensi dari sisa-sisa lelang, DBH DR yang masih nyantol di Kas Daerah sejumlah Rp 114 miliar, kemudian pembangunan RSUD multiyears yang sudah dialokasikan tapi belum sempat dilaksanakan pada 2022 lalu sehingga dialihkan ke 2023.

“Itu semua terakumulasi sehingga SiLPA akhirnya menjadi Rp 800 miliar lebih. Termasuk kinerja OPD yang tidak maksimal,” imbuhnya.

Penyebab lainnya, diakibatkan oleh dana transfer daerah yang cukup besar pada anggaran perubahan. Dana transfer ini diakuinya turut menyumbang bagi besarnya SiLPA. Padahal, realisasi program pada anggaran perubahan hanya berjalan selama lebih kurang satu bulan.

“Tapi dengan SiLPA yang besar itu kami sudah dan akan terus melakukan rapat koordinasi pengendalian. Melalui rapat itu, kami selalu support SKPD supaya segera merealisasikan anggaran yang ada. Termasuk mengevaluasi sejauh mana visi keuangannya, juga masalah yang ditemukan saat anggaran direalisasi,” paparnya.

Anggota DPRD Berau yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Falentinus Keo Meo, secara khusus menyoroti kinerja OPD yang belum maksimal sebagai penyebab besarnya SiLPA. Karena itu dirinya berharap agar kinerja setiap OPD perlu ditingkatkan lagi ke depannya.

“Terutama untuk OPD-OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 80 persen. Karena itu, ke depan kami berharap OPD harus maksimal dalam bekerja. Dan memberi prioritas lebih pada belanja yang produktif dengan asas manfaat yang tinggi bagi masyarakat,” tutupnya. (hmd/sam)