TANJUNG REDEB - Duta Wisata hingga Duta Budaya Berau telah terpilih. Namun, formulasi yang tepat untuk pemberdayaan mereka saat mengemban tugas, maupun ketika telah purnatugas masih belum didapat. 

Jabatan Fungsional Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Retno Kustiah mengatakan, belum mendapatkan formulasi yang tepat untuk pemberdayaan para duta tersebut.

Menurut Retno, sejauh ini pemberdayaan para duta hanya pada tataran pelibatan setiap agenda promosi kebudayaan dan pariwisata daerah di luar kota. Kemudian, menjadi penyambut tamu kehormatan setiap agenda Pemkab Berau.

“Tetap kami libatkan dalam setiap agenda wisata, terutama kegiatan di dinas pariwisata,” kata Retno. Dirinya mengaku, saat ini Disbudpar juga kebingungan, lantaran para duta dan putra putri tidak dapat dijadikan tenaga honorer. Sebab formasi tersebut sudah tak ada lagi tersedia di setiap instansi pemerintahan.

Apabila formasi itu ada, aturan pengelolaan anggaran dinas tidak ada yang sesuai dengan penggunaan jasa para duta daerah tersebut. Bila dipaksakan justru akan membahayakan pemkab dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Tapi memang anak-anak kami ini tidak pernah menuntut, hanya kami yang punya keinginan untuk memberdayakan mereka,” ucapnya.

Bukan tanpa upaya, pihaknya telah berkoordinasi lintas OPD. Saat itu, dia bilang koordinasi dilakukan ke Bapelitbang Berau. Namun, tetap jawabannya sama. Anak tersebut belum dapat diberikan alternatif pemberian honor bulanan. 

"Lagi-lagi terhalang aturan. Tapi kami terus upayakan,” ucapnya.

Solusi jangka pendek, Retno menerangkan saat ini pihaknya kerap melibatkan setiap duta untuk terlibat dalam perjalanan dinas. Baik dalam maupun luar kota.

Saat ikut berangkat, para duta tersebut bakal diberikan uang saku senilai Rp 175 ribu dalam satu hari. Masuk dalam biaya dinas luar alias DL atau di OPD dikenal dengan sebutan SPPD. Angka itu dianggap masih cukup untuk memastikan saku, ketika berada di luar kota.

“Iya mereka dapat uang saku. Besarannya sama seperti kami, pakai SPPD saat tugas dinas. Pakai surat perintah tugas atau SPT,” beber dia.

Kemudian, menjadi tugas Disbudpar pula dalam mencarikan potensi masa depan atau kerjaan saat para duta sudah digantikan oleh duta selanjutnya.

Retno mengungkapkan, ia masih bersyukur lantaran masih ada dinas maupun perusahaan yang mempertimbangkan prestasi yang telah diraih oleh anak daerah tersebut.

Seperti pemberdayaan di dinas, dengan mengangkat sebagai tenaga honor melalui mekanisme per proyek dinas. Atau bahkan, bekerja langsung di perusahaan perbankan.

“Nah, dalam CV mereka itu bila dicantumkan prestasi duta, akan menjadi penilaian khusus ketika melamar kerja. Meskipun ada beberapa yang tetap kesulitan kerja,” terangnya.

Dalam upaya yang berdampak pada kebijakan jangka panjang, saat ini telah berdiri Asosiasi Duta Wisata Berau atau disingkat ADWB. Organisasi lokal itulah yang nantinya dapat menjadi corong koordinasi antara dinas dan pihak lainnya, yang ingin mendapatkan jasa para duta.

Melalui asosiasi itu juga, dapat mengeluarkan rekomendasi kepada setiap dinas dan perusahaan terkait prestasi yang telah dimiliki putra putri terbaik Bumi Batiwakkal.

Meskipun, saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan legalitas sebagai organisasi yang terdaftar di daerah. Sebab, bila resmi akan memudahkan dinas dalam menyalurkan peran dalam membantu menyejahterakan para duta tersebut.

“Sekarang sudah ada Asosiasi Duta Wisata Berau. Nah ini yang bakal jadi corong untuk memberikan rekomendasi kepada setiap instansi dan perusahaan, terkait prestasi duta,” tutupnya. (hmd/arp)