TANJUNG REDEB – Sampai saat ini Dinas Sosial (Dinsos) Berau terus menekan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Salah satunya dengan melaksanakan program PKM lebih mandiri.

Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi mengatakan langkah dalam menekan jumlah KPM PKH, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar para penerima manfaat bisa keluar dari program tersebut.

“Target kita untuk menekan jumlah KPM PKH di Kabupaten Berau,” ujarnya kepada Berau Post kemarin.

Salah satunya dengan terus berkoordinasi beberapa OPD dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dapat memberikan stimulus dalam bentuk modal bagi KPM yang telah memiliki usaha.

“Salah satunya caranya dengan memberikan modal sehingga para penerima manfaat bisa lebih mandiri,” katanya.

Tak hanya itu saja, memberikan pelatihan dan pemutakhiran data untuk melihat perubahan ekonomi para KPM. Apalagi saat ini jumlah KPM PKH di Kabupaten Berau pada tahun 2023 masih tergolong banyak. Mereka pun masih mendapat bantuan beras dan uang tunai.

“Jumlah KPM PKH Kabupaten Berau tahun 2023 untuk tahap II sebanyak 3.340 KPM. Jumlah itu lebih tinggi dari sebelumnya pada tahap I mencapai 3.406 KPM,” paparnya.

PKH lanjutnya merupakan program Kemensos dan untuk jumlah KPM PKH juga selalu berubah-berubah setiap bulannya. Tentu, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki dan diatur oleh Kemensos.

“KPM PKH yang dapat di Triwulan III dan seterusnya juga kami belum tahu. Karena DTKS selalu ada perubahan per bulan,” imbuhnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau itu mengaku bahwa setiap rumah KPM PKH yang akan menerima manfaat program itu akan dipasang stiker. Namun, saat ini stiker bertuliskan Keluarga Penerima PKH itu belum terpasang. 

“Saat ini memang berlum terpasang, tetapi pemasangan stiker tersebut akan dipasang sebagai tanda,” bebernya.

Terkait hal ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kampung agar dapat turut serta mengalokasikan anggaran bagi keluarga pra sejahtera tersebut.

“Adapun rumah KPM yang ada label inisiatif pasien dalam pengawasan atau PDP dan kampung yang terecord adalah Kampung Tubaan dan Tabalar Ulu, Batu Putih,” ujarnya.

Iswahyudi juga menjelaskan PKH merupakan salah satu program Kemensos yang bertujuan untuk menangani masalah stunting. Sifatnya juga bersyarat sebab terdapat kategori tertentu, terutama bagi keluarga yang layak menerima manfaat.

Selain itu, tujuan dari program ini yakni memberikan edukasi kepada KPM yang memiliki anak stunting agar dapat mengubah pola hidup sehat demi mencegah kasus stunting.

Saat ini, KPM masih dibantu oleh pusat. Ke depan tentu diharapkan agar keluarga yang selama ini menerima manfaat program itu dapat lebih mandiri. “Kita harap KPM dapat terbebas atau keluar dari program itu serta keluar dari masalah stunting,” tutupnya. (aky/arp)