TANJUNG REDEB - Tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau sepuluh tahun terakhir meningkat pesat. Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, kemarin (5/8). Kondisi ini sebutnya, diperparah saat kemunculan Covid-19 di Indonesia sejak tahun 2020 silam. Sejak itu, tingkat kemiskinan menunjukkan kenaikan yang pesat.

Untuk mengentaskan kemiskinan di Berau, perlu adanya campur tangan stakeholder lainnya, terkhusus Dinas Sosial. Dikatakannya, pihaknya bergerak pada kebutuhan dasar masyarakat yakni pangan. Maka, pihaknya terus menggalakkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang terbilang tidak mampu.

“Semua sektor mesti bergerak sesuai bidang masing-masing. Khusus sosial dulu fokus sandang, papan, dan pangan. Tapi, sekarang hanya pangan kita galakkan, progam ini menjadi pusat bagi program lainnya,” ujarnya, Minggu (6/8).

Selain itu kata dia, salah satu upaya menyejahterakaan masyarakat dalam kebutuhan dasar lainnya, yakni bantuan pangan nontunai (BPNT) yang diberikan setiap triwulan sekali. “Walaupun bantuan nontunai kita tetap memberikan dalam bentuk tunai,” ungkapnya.

Dijelaskannya, program BPNT ini sebelumnya berbentuk Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat. Namun, sempat terjadi permasalahan dan diubah menjadi bantuan uang sebesar Rp 250 ribu setiap bulan. “Kita cairkan uang tersebut setiap tiga bulan sekali. Penerimanya 5.600 kepala keluarga,” jelasnya.

Selain bantuan pangan, ada bantuan keringanan untuk mengurai pengeluaran berlebih bagi masyarakat kurang mampu. Yaitu, penerima bantuan iuran (PBI) BPJS yang diberikan oleh pemerintah. Jadi jaminan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu ada beberapa tingkat dari nasional, provinsi dan kabupaten. Sehingga, jaminan kesehatan dapat maksimal.

“Dari sisi satu kebutuhannya terpenuhi sisi lainnya pendapatan bertambah,” tuturnya.

Ia berharap, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Berau.

Terlebih, dari instansi lainnya dapat bekerja sama dalam mengentaskan permasalahan yang dialami saat ini di Bumi Batiwakkal.

 “Sedangkan departemen lainnya juga berfungsi sama. Seperti Dinas Pertanian dan Peternakan dapat memberikan bibit dan sebagainya. Masyarakat tidak hanya butuh makan tapi berkembang juga. Maka bersama-sama kita berdayakan masyarakat,” tutupnya.

Sementara Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengatakan, dengan meningkatnya angka kemiskinan ini, berarti ada sistem yang kurang tepat. Apakah karena efek pandemi, atau kelalaian pemerintah dalam menciptakan lowongan pekerjaan. Ini yang perlu dikaji dulu. “Saya lihat banyak job fair, tapi kenapa angka pengangguran meningkat,” katanya.

Di sisi lain ia juga mengatakan, pemerintah diminta lebih aktif dalam membuka lowongan pekerjaan. Diakuinya fenomena Covid-19 beberapa waktu lalu berdampak ke beberapa sektor, hingga pengusaha memilih gulung tikar dan menciptakan gelombang pengangguran.

“Solusi konkret seperti apa. Jangan sampai masyarakat miskin di kabupaten yang kaya ini,” tuturnya.

Polikus NasDem ini menambahkan, instansi terkait juga jangan takut untuk melaporkan kepada bupati Berau, terkait permasalahan ini, agar bisa dipikirkan bersama. “Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi jika bisa, mari pikir bersama solusi tepatnya seperti apa,” tutupnya. (adm/sam)