TANJUNG REDEB – Dinas Sosial (Dinsos) Berau akan memberikan modal terhadap Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), sebagai upaya bebas dari PKH.

Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi mengatakan, upaya ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dari KPM, agar tidak selalu berharap bantuan dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemberian stimulus dalam bentuk modal bagi KPM yang telah memiliki embrio usaha. Termasuk memberikan pelatihan dan pemutakhiran data untuk melihat perubahan ekonomi para KPM.

Dengan adanya modal, pelatihan, dan pemutakhiran data itu, jumlah KPM diharapkan dapat menurun. Apalagi saat ini jumlah KPM di Kabupaten Berau pada tahun 2023 masih tergolong tinggi.

“Jumlah KPM PKH Kabupaten Berau tahun 2023 untuk tahap 2 sebanyak 3.340 KPM,” jelasnya.

Jumlah KPM itu, jelasnya, tidak diketahui secara pasti. Mengingat PKH merupakan program Kemensos. Lebih dari itu, jumlah KPM PKH juga selalu berubah-berubah setiap bulannya. Tentu, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki dan diatur oleh Kemensos.

“KPM PKH yang dapat di triwulan III dan seterusnya juga kami belum tahu. Karena DTKS selalu ada perubahan per bulan,” terangnya.

Iswahyudi menambahkan, di setiap rumah KPM PKH yang akan menerima manfaat program akan dipasang stiker. Namun, saat ini stiker bertuliskan Keluarga Penerima PKH itu belum terpasang.

Untuk itu, demi membedakan dengan keluarga lain, striker itu akan tetap dipasang. Terkait hal ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kampung agar dapat turut serta mengalokasikan anggaran bagi keluarga pra sejahtera tersebut.

“Adapun rumah KPM yang ada label inisiatif pasien dalam pengawasan atau PDP dan kampung yang terdata adalah Kampung Tubaan dan Tabalar Ulu, Batu Putih,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Berau, Selamet Hariadi menjelaskan KPM PKH untuk Triwulan I dan II dari Januari – Juni 2023 sudah dijalankan. Sedangkan untuk Triwulan III masih menunggu arahan pusat.

“Kami menunggu info dari pusat. Dinsos hanya pengawal saja. Sebab, semua kebijakan dari pusat,” jelasnya.

Secara khusus terkait realisasi bantuan PKH untuk KPM pada dua triwulan itu, Selamet menjelaskan KPM PKH untuk Triwulan II, tahun 2023 menyasar pada 2.329 keluarga.

Jumlah itu lebih besar atau meningkat dari Triwulan I, sekira 2.310 keluarga. Kendati demikian dalam realisasinya bantuan untuk KPM itu ada yang benar-benar tersalur, ada yang gagal tersalur.

Untuk tahap 1, dari jumlah 2.310 KPM, yang tersalur mencapai 96,80 persen atau sejumlah 2.236 KPM. Sedangkan yang gagal tersalur sekira 3,20 persen atau sebanyak 74 KPM.

Sedangkan untuk tahap 2, dari jumlah 2.329 PKM, persentase KPM yang tersalur mencapai 96,48 persen atau menyasar 2.247 KPM. Sedangkan yang gagal tersalur sejumlah 82 KPM atau sekira 3,52 persen.

“Yang gagal disalurkan itu karena ada KPM yang meninggal dunia, KPM tidak ditemukan, dan KPM lagi di luar kota,” jelasnya.

KPM yang menerima PKH untuk saat ini menyasar pada golongan ibu hamil (bumil) dan anak usia dini, anak SD, SMP, dan SMP, serta lanjut usia dan disabilitas. Total anggaran PKH yang diterima pun berbeda-beda.

“Bumil dan anak usia dini mendapat Rp 3 juta, anak SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta. Sedangkan lansia dan disabilitas Rp 2,4 juta. Jumlah anggaran itu untuk hitungan per tahun,” tutupnya. (hmd/arp)