TANJUNG REDEB – Sebagai lembaga pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menilai sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) perlu pembenahan soal pengelolaan keuangan.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, masih banyak kekurangan kinerja yang perlu dilakukan OPD, salah satunya pengelolaan keuangan daerah.

“Karena kami sebagai pusat kontrol, menilai perlu adanya evaluasi terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini,” ujarnya kepada Berau Post, kemarin.

Menurutnya, dengan melakukan langkah evaluasi kinerja, merupakan salah satu langkah meningkatkan kerja yang baik lagi ke depannya. Ia mencontohkan seperti yang masih sering terjadi, terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA yang setiap tahunnya tinggi.

“Ini salah satu contohnya, karena memang setiap tahunnya permasalahan SiLPA selalu ada,” katanya.

SiLPA menurut politisi NasDem ini merupakan sebuah indikator perlunya dilakukan evaluasi secara rutin dan dalam tempo cepat.

“Eksekutif dan kami di legislatif seharusnya ada rapat koordinasi bupati, wakil bupati, sekkab dan OPD terkait sebulan sekali, atau tiga bulan. Tujuannya evaluasi terkait dengan apa yang jadi penghambat OPD,” jelasnya.

Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak bisa menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, karena alasan tidak siap di OPD. Kecuali masalah teknis. Sebab selama ini, Madri mengaku kerap mendapatkan keluhan soal kekurangan anggaran dari OPD. Akan tetapi anggaran yang diberikan justru terkadang tidak terserap maksimal dan menimbulkan SiLPA.

“Apakah ini soal birokrasi belum tertata dengan tepat dan benar, apakah karena banyak kekosongan jabatan, pengambil kebijakan,” paparnya.

Ia pun mengingatkan bahwa bentuk perhatian legislatif terhadap eksekutif adalah dengan menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satunya mengingatkan masalah SiLPA.

“Sama-sama kita bersama mencarikan solusinya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menyudutkan eksekutif, sama-sama menjalankan peran untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.(aky/arp)