TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya menekan angka stunting di Berau. Saat ini sejak 2021 ke 2022 jumlahnya mengalami penurunan, namun tetap berada di atas standar World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia sebesar 20 persen.

Diketahui, angka prevalensi atau keseluruhan penderita stunting di Kalimantan Timur pada 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen menjadi 23,9 persen, padahal di tahun 2021 sebesar 22,8 persen. Meski di tingkat Provinsi mengalami kenaikan, justru di Berau turun.

“Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) bahwa angka prevalensi stunting Berau yakni 25,7 persen di tahun 2021, angka tersebut menurun hingga 21,6 persen pada tahun 2022,” ujar Wakil Bupati Berau, Gamalis, kemarin (15/8).

Meski secara statistik jumlahnya lebih rendah, hal itu diharap tidak membuat masyarakat berbesar hati, sebab angka tersebut masih berada di atas standar yang dikeluarkan oleh WHO. “Kita mengalami penurunan di tahun 2022, namun angka stunting kita masih di atas 20 persen. Angka ini masih terbilang cukup tinggi, karena masih di atas standar WHO,” jelasnya.

Diutarakan Gamalis, penanganan stunting sama seperti sebuah pertempuran. Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau saat ini mendudukan kasus stunting sebagai musuh yang harus dilawan bersama. Sebab stunting bukanlah gangguan yang dapat dilihat dalam waktu dekat, melainkan dalam jangka yang panjang.

“Stunting ini efeknya tidak hanya sekarang, tetapi dalam jangka panjang, seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, bahasa, risiko obesitas, gangguan psikis, reproduksi, dan produktivitas,” jelasnya.

Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Tidak hanya di tingkat pusat dan provinsi, namun juga di tingkat kabupaten/kota bahkan sampai tingkat kecamatan dan kampung, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.

“Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antarprogram hingga ke tingkat kampung/kelurahan untuk menurunkan stunting,” ujarnya.

Upaya ini ditekankannya kembali, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga/OPD saja, upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan kampung/kelurahan, akademisi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. Komitmen menjadi pilar pertama dalam Percepatan Penurunan Stunting.

“Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir, dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting,” terangnya.

Komitmen ini mencakupi komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di setiap OPD yang tercantum di dalam SK. Kemudian, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik.

“Saya meminta kepada perwakilan BKKBN dalam hal ini SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Berau, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga kampung/kelurahan,” ujarnya.

Keterlibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting. Selanjutnya agar semua OPD terkait memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

“Jadi kepada Seluruh OPD yang terlibat sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting, saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” bebernya.

Gamalis juga menyampaikan, Pemerintah Pusat juga menargetkan angka kasus stunting secara keseluruhan mencapai hanya 14 persen saja pada 2024 mendatang. Hal itu dicapai berdasarkan lebih rendah dibanding standar WHO yang mencapai 20 persen. “Angka itu berada di bawah standar WHO sebesar 20 persen, bahkan tahun 2030 Indonesia ditargetkan bebas stunting,” tutur Gamalis. (*/sen/sam)