TANJUNG REDEB – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau mulai melakukan pemetaan kerawanan di setiap kecamatan yang ada di Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dijelaskan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Berau, Ira Kencana, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan kerawanan di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Guna mengetahui permasalahan yang akan menghambat jalannya Pemilu serentak pada 2024 mendatang.

“Karena memang setiap kecamatan pastinya berbeda-beda cara untuk menanganinya,” ujarnya kepada Berau Post, kemarin.

Diakuinya, yang sering terjadi permasalahan di tengah masyarakat yakni terkait dengan politik uang (money politic). Pasalnya, hal tersebut sangat susah untuk dihindari dan akan terjadi.

"Menurut data yang kami kumpulkan, Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Batu Putih adalah kecamatan yang rawan terjadi money politic," ucapnya.

Selain money politic, Ira menyebut masalah jaringan ataupun sinyal menjadi faktor utama penghambat keberlangsungan kegiatan Pemilu serentak tahun 2024. Dari 13 kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daerah dengan terkendala jaringan seperti Kecamatan Kelay, Segah, Maratua dan Wilayah Pesisir Selatan.

"Maka dari itu kami akan mencari jalan keluar untuk memaksimalkan proses berjalannya pemilu nanti," tuturnya.

Saat ini ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang susah diakses karena jalan yang rusak dan membutuhkan waktu tempuh hingga beberapa jam. Bahkan, ada beberapa TPS yang ditempuh menggunakan jalur laut.

"Seperti Kecamatan Teluk Bayur, Biduk-Biduk, Kelay, Maratua, dan Tabalar. Bahkan di Kecamatan Segah lebih tepatnya Kampung Punan Segah ditempuh menggunakan jalur darat dan air kurang lebih 5 jam dari kecamatan," jelasnya.

Dari beberapa potensi pelanggaran dan permasalahan yang terjadi di 13 kecamatan di Kabupaten Berau, Ira menyebut akan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau terkait pemetaan Indeks kerawanan pemilu agar adanya antisipasi terlebih dahulu.

"Kami pun akan terus bersosialisasi kepada peserta pemilu ataupun masyarakat," katanya.

Meski begitu, pihaknya memberikan perhatian penuh agar tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu.

"Kami pun akan melakukan antisipasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam mencegah pelanggaran pemilu ke depan," pungkasnya. (aky/arp)