TANJUNG REDEB - Eksekutif dan legislatif telah menyepakati Perubahan KUA-PPAS 2023 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Hal ini tentunya, menjadi sorotan anggota DPRD, pasalnya masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga meminta pemerintah kabupaten melalui APBD Perubahan 2023, agar menuntaskan program-program yang belum terealisasi di anggaran murni 2023.

"Kegiatan yang sekarang belum terealisasi kita minta secepatnya direalisasikan. Terutama yang tidak memakan waktu lama. Skala prioritas kita sarankan seperti itu," jelas Saga, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dengan menuntaskan program yang sudah disusun, dapat menekan angka SiLPA yang selalu muncul di akhir tahun anggaran.

"Jadi tuntaskan program supaya tidak terjadi SiLPA," ujarnya

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta pada penyusunan program APBD 2024, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya lebih serius mewujudkan program yang diusulkan masyarakat.

Artinya, kegiatan yang diprogramkan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disampaikan baik melalui Musrenbang maupun hasil reses (serap aspirasi) DPRD Berau.

"Pembangunan yang skala prioritas itu kita berharap usulan dari bawah. Kalau berkaitan infrastruktur jalan, tentu lebih kepada program PUPR. Kita sarankan kepada PUPR serius terhadap program itu," beber Ketua Komisi III DPRD Berau ini.

Apalagi terkait infrastruktur jalan ini, pihaknya masih kerap menemukan keluhan masyarakat termasuk pengaspalan jalan yang tidak berlanjut.

"Makanya kami sarankan prioritaskan program-program yang lanjutan dan belum terealisasi," imbuhnya.

Ia melanjutkan, fokus di tahun depan adalah, berkaitan dengan penyangga jalan untuk menuju destinasi pariwisata kemudian terkait dengan pembangunan jalan yang segala prioritas penuntasan jalan.

Ditegaskannya, jangan sampai, jalan yang tahun 2023 belum tuntas, tapi 2024 ada perencanaan jalan lagi.

“Pementasan pembangunan yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, bisa diselesaikan,” tambahnya.

Untuk menyelaraskan pembangunan antara dua Kesultanan yang ada, agar bisa dibangun juga kantor camat di Gunung Tabur. Karena di Sambaliung telah dibangun kantor camat yang megah. Karena arahan dari bupati kepada dinas teknis terkait yang membidangi itu ya bagaimana untuk mulai melihat pembangunan kantor-kantor pelayanan khususnya kantor kecamatan.

Ia juga menyinggung soal bangunan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau yang dianggapnya kurang layak. “Lihat saja sendiri, bagaimana kondisi kantor Dinkes, cukup miris,” tegasnya.

Menurutnya, selain sarana pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu faktor penting dalam  kemajuan suatu daerah. Agar dengan adanya kantor baru, pelayanan Dinas Kesehatan bisa dimaksimalkan dengan baik.

“Perbaiki dulu sarananya, baru pembenahan yang lain dilakukan bertahap,” tutupnya. (hmd/adv/arp)