TANJUNG REDEB – Hingga Juli lalu realisasi program 1.000 WiFi gratis pada semua kampung dan kelurahan di wilayah Kabupaten Berau sudah mencapai 70 persen. Seiring dengan berjalannya realisasi program itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun juga sudah mulai menyusun peta bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi menjelaskan, WiFi gratis merupakan salah satu program dari 18 program strategis Pemkab Berau.

“Hingga saat ini proses pemasangan sambungan WiFi juga terus berjalan. Prosesnya mendekati 70 persen dari 468 lokasi,” ungkapnya.

Sesuai target, 1.000 titik WiFi gratis itu kata dia akan terpenuhi tahun ini yang artinya beberapa lokasi yang masih tersisa akan segera diselesaikan.

“Karena itu anggaran Rp 2,7 miliar yang disiapkan untuk merealisasikan program tersebut akan dimaksimalkan,” ujarnya.

Dengan demikian pada tahun ini bakal diupayakan 100 kampung segera menikmati akses layanan internet tersebut. “Memang pada kampung tertentu WiFi ditempatkan di kantor kepala kampung karena menggunakan Very Small Aperture Terminal (VSAT),” ucapnya.

Hal itu tidak terlepas dari kendala geografis yang ditemukan karena beberapa wilayah masih sukar dijangkau. “Bila VSAT tidak hanya ditempatkan di kantor kampung maka dibutuhkan lebih banyak lagi anggaran untuk pemasangan VSAT tersebut. Tapi harapan kami, sesuai dengan kontrak, sebelum akhir tahun anggaran berakhir, semuanya dapat terpasang,” jelasnya.

Pasalnya, seiring dengan semakin meningkatnya cakupan layanan internet melalui program tersebut, proses percepatan digitalisasi pemerintahan atau SPBE juga terus digencarkan

“Tahun ini kami juga sedang menyelesaikan tahapan SPBE dan menyusun peta bisnis dan proses bisnis SPBE tersebut. Dan kami didukung oleh Bagian Organisasi Setda Berau yang juga sedang dalam proses penyusunan peta bisnis dan proses bisnis, yang merupakan bagian dari SPBE,” katanya.

Dijelaskannya, prinsip SPBE yang dicanangkan sebagian sudah berjalan dan terealisasi dalam sistem layanan kependudukan, lelang proyek, sistem perizinan, dan Dapodik.

“Dalam waktu dekat aplikasi surat elektronik Srikandi juga akan di-launching. Dengan berbagai sistem itu, pelayanan di bidang pemerintahan semakin dipermudah,” tutupnya. (adm/arp)