SAMARINDA - Belum semua fraksi DPRD Kaltim buka-bukaan terkait calon penjabat (Pj) gubernur Kaltim yang dijagokan. Lobi-lobi menjadi penentu tiga nama yang akan diusung ke Kemendagri.

Hingga tadi malam (30/8), dari delapan fraksi, lima fraksi sudah merilis nama yang diusulkan. Sedangkan tiga lainnya belum. Fraksi yang belum adalah Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Sesuai surat Kemendagri yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian 21 Agustus lalu, DPRD Kaltim diberi batas waktu mengirimkan tiga nama calon Pj gubernur paling lambat 8 September. Tiga sosok Pj gubernur yang diusulkan berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Kepada Kaltim Post kemarin, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, pimpinan dewan telah bersurat kepada delapan fraksi untuk menentukan tiga nama.

Batas akhir penyerahan pada Rabu (30/8) Pukul 24.00 Wita.

"Setelah itu, kalau tidak ada, ya nama yang masuk itu saja yang kami godok. Baru kami rapim-kan menentukan rangking 1, 2, dan 3,” kata politikus Golkar itu. Hasanuddin menambahkan, bila fraksi belum menyetor nama sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka fraksi tersebut dianggap mengikuti mekanisme penjaringan. "Jika tidak menyetorkan, maka mengikuti yang ada saja. Nanti di-ranking dulu nama itu, nama ini. Kita ranking, setelah itu baru kita kirim (ke Kemendagri). Paling lambat kita kirimkan 8 September. Indikator perangkingan sesuai nomor urut. Bagi yang nama paling banyak disetorkan, itu yang nomor urut 1 dan nomor urut 2 sesuai yang paling banyak masuk," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kaltim Post tadi malam, dari lima fraksi, nama Dirjen Bimas Islam Kemenag Prof Kamaruddin Amin dan Rektor Unmul Prof Abdunnur diusulkan 4 fraksi. Selanjutnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, diusulkan tiga fraksi. Sementara Sekprov Kaltim Sri Wahyuni dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, masing-masing diusung dua fraksi.

Ketua Fraksi PAN Baharuddin Demmu yang mengusung Prof Abdunnur, Akmal Malik, dan Prof Kamaruddin Amin optimistis, tiga nama tersebut mampu melanjutkan program Isran Noor selaku gubernur Kaltim periode 2018-2023. "Jadi nama tersebut yang kami dorong. Harapan kami, yang pasti program-program Pak Isran harus dilanjutkan. Karena kalau tidak dilanjutkan akan repot juga, tentu harus jadi skala prioritas," bebernya.

Dia melanjutkan, Pj gubernur Kaltim yang terpilih nantinya harus memahami kondisi dan problem Kaltim secara keseluruhan. Demmu kemudian menggarisbawahi sosok Prof Abdunnur dan Kamaruddin Amin yang disebut sebagai representasi Kaltim. "Kalau Pak Akmal dengan begitu lama di kementerian (Kementerian Agama) dan pernah jadi Pj gubernur Sulbar juga. Saya kira cukup memahami. Cuma kami sebatas mengusulkan. Berharap salah satu dari usulan kami diakomodir mendagri," harapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Ali Hamdi mengatakan, sosok Akmal Malik, Prof Kamaruddin Amin, dan Alimuddin layak diperhitungkan. Menurutnya, tiga nama itu diusung karena sudah sesuai aturan perundangan. PKS pun melihat ketiganya punya kemampuan. "Mereka secara kapasitas sudah berpengalaman dan rata-rata adalah orang pusat. Kaltim akan dijadikan IKN, paling tidak dengan salah satunya terpilih pembangunan akan berjalan baik dan kondusif," ungkapnya.

Pada bagian lain, Ketua Fraksi PKB Syafruddin menuturkan, pihaknya ingin punya pemimpin Kaltim yang mudah diajak komunikasi. Artinya, sambung dia, suasana saat berdiskusi di parlemen bisa cair dan tidak kaku. Berdasar pertimbangan itu, Fraksi PKB mengusung Prof Abdunnur, Alimuddin, dan Prof Kamaruddin Amin. "Mereka figur yang menurut kami mudah diajak bicara. Karena untuk membangun dasarnya adalah dengan diskusi dan komunikasi," tegasnya. Syafruddin mengklaim, nama yang diusung merupakan aspirasi yang mereka serap dari masyarakat.

Perihal mengapa Fraksi PKB tidak mengusulkan Sri Wahyuni, Syafruddin mengaku agar mantan kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris daerah. Faktor lain, sebut dia, persoalan komunikasi. Di sisi lain, Ketua Fraksi PPP

Rusman Ya’qub menyebut, Prof Abdunnur, Sri Wahyuni, dan Alimuddin adalah sosok ideal. Bicara Pj gubernur, kata Rusman, Fraksi PKB ingin figur yang benar mengerti dan paham kelemahan dan potensi daerah. Sehingga harus mengenal Kaltim. "Tiga orang itu tentu sangat paham dari berbagai dimensi problematika yang ada di Kaltim," paparnya.

Rusman menegaskan, ketika figur lokal yang dipilih, dipastikan akan lebih termotivasi untuk membangun Kaltim. "Karena dia akan malu ketika menjadi Pj tidak bekerja dengan maksimal. Tapi bukan berarti kami anti dengan figur dari luar daerah. Siapa pun yang terpilih tentu kami terima karena kita NKRI. Hanya saja kami berharap orang lokal yang bisa terpilih," sebutnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Saefuddin Zuhri menerangkan, pihaknya menjagokan Sri Wahyuni, Prof Kamaruddin Amin, dan Prof Abdunnur. "Nama yang kami usulkan itu, menurut kami paham pemerintahan dan mengerti kondisi Kaltim," ucap Zuhri. Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem Puji Setyowati menambahkan, Pj gubernur yang terpilih nanti harus bisa bekerja sama dengan legislatif. Meneruskan apa yang sudah menjadi program pemerintah selama ini. "Membawa kebaikan bagi semua, sinergisitas antara jajaran pemerintah dengan DPRD provinsi. Sama, orang mana saja sama, Indonesia toh," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor-Wakil Gubernur Hadi Mulyadi akan berakhir Oktober. Artinya, selama setahun hingga Pilkada Serentak 2024, Kaltim akan dipimpin Pj gubernur. (riz)