TANJUNG REDEB - Belum meratanya keberadaan sekolah inklusi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Berau disadari Bupati Berau, Sri Juniarsih. Terlebih saat ini keberadaan sekolah inklusi jenjang SMP hanya ada di Tanjung Redeb.

Menurut Juniarsih, saat ini peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus masih sangat minim di Berau. Akibatnya sekolah inklusi SMP belum merata di seluruh kecamatan dan masih terpusat di Tanjung Redeb. Sehingga akan menjadi perhatian Pemkab Berau.

“Akan kami pecahkan bersama-sama, ketika kenyataan seperti itu maka akan kami cari solusinya,” ujarnya kepada Berau Post, kemarin.

“Karena baru SD saja di setiap kecamatan memiliki sekolah inklusi, sedangkan untuk di SMP itu belum ada, baru di Kecamatan Tanjung Redeb,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Sarifatul Syadiah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serius menangani persoalan tersebut, mulai dari pelosok sampai pesisir di Bumi Batiwakkal.

“Ya karena guru inklusi itu kan memang tidak sama dengan guru-guru pada umumnya. Karena dia punya teknik mengajar berbeda," katanya.

Ia juga mengungkapkan pada masa kini sangat sulit mencari profesi guru inklusi yang memahami keberagaman peserta didik. Serta memiliki meningkatkan kemampuan dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat sulit. 

"Karena mencari profesi guru inklusi saat ini di Berau sangat sulit. Dan guru inklusi ini pun sudah kami bawa sampai pembahasan di TAPD," ucapnya.

Lanjut Sari, persoalan kebutuhan guru inklusi pada Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Berau pun bahkan telah mencapai pokok pembahasan tentang insentif. 

"Ada insentif lebih untuk guru. Saat itu disampaikan pak Agus Wahyudi seperti demikian kepada kami dan guru-guru ada insentifnya," ujarnya.

Dirinya mengimbau Dinas Pendidikan Berau agar segera lakukan pendataan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di masing-masing kecamatan. "Kalau jumlahnya banyak ya harus segera dipersiapkan guru dan kelas yang dibutuhkan, karena setiap anak punya hak yang sama baik berkebutuhan khusus dan sebagainya," bebernya.

Pihaknya berharap supaya Dinas Pendidikan Berau untuk segera lakukan inventarisasi dan lakukan pemetaan. "Pada masing-masing kecamatan. Karena tidak mungkin misal satu kelas anak-anak berkebutuhan khusus digabung belajar bersama anak pada umumnya. Pasti ada solusinya," tuturnya. (aky/arp)