TANJUNG REDEB - Saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (4/9) pagi Bupati Berau Sri Juniarsih, menegur beberapa pekerjaan yang tak kunjung selesai. Satu di antaranya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, lantaran dinilai lambat bekerja, khususnya dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati mengingatkan kepada ASN yang merasa sudah waktunya mendapatkan promosi jabatan, segera melapor dan bersikap aktif memperjuangkan hal tersebut. Seorang bupati tentu tak mampu mengingat satu per satu ASN di Pemkab Berau, sehingga ia meminta pegawai agar aktif untuk memperbaharui Surat Keputusan (SK) kepegawaiannya.

“Saya minta kepada ASN yang ada haknya belum terakomodir atau sudah waktunya dipromosikan untuk dapat aktif, supaya kami tidak menzolimi karier bapak ibu sekalian,” ungkap bupati.

Dirinya meminta, agar dirinya bisa memberikan hak dan kewajiban pegawai sesuai masa kerjanya. Sehingga, tak adapun satu pun pegawai yang merasa terzolimi oleh dirinya. “Tapi tolong supaya saya bisa memberikan karier bapak ibu semua, jangan ada yang merasa dizolimi oleh saya,” ujarnya.

Namun, hal itu bukan berarti mengesampingkan aturan dan regulasi yang ada. Tentunya, pelaksanaan itu tetap dilakukan dengan tata cara yang berlaku tanpa mengesampingkan aturan yang ada. “Kalau memang ada (ASN, red) waktunya dipromosikan atau diangkat jabatannya akan kami tindak lanjuti, tentunya tetap sesuai aturan dan regulasi yang ada,” paparnya.

Bahkan di sela-sela dirinya memberikan amanat, bupati sempat 'menyemprot’ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau yang dinilai lambat bekerja serta tak melaksanakan tugas sesuai arahan dirinya.

“BKPP (BKPSDM, red) juga saya minta cepat melaksanakan tugas. Supaya hak mereka (ASN, red) bisa diberikan. Terkadang BKPP (BKPSDM, red) agak lambat. Saya bilang A yang dikerjakan B,” ucapnya.

Hal ini dia lakukan katanya karena ingin bekerja secara profesional sehingga tidak ada kekecewaan di antara para pegawai. Apalagi dirinya tak punya banyak waktu untuk melaksanakan mutasi jabatan kembali. Sehingga dirinya meminta BKPSDM bisa bekerja lebih cepat lagi.

“Jadi silakan bapak ibu aktif memberikan SK terakhir untuk ditindaklanjuti dan BKPP (BKPSDM, red) bekerja lebih cepat. Kenapa ini perlu saya sampaikan, karena masa kepemimpinan saya tidak sama dengan bupati sebelumnya,” ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya pegawai memiliki jiwa loyalitas tinggi, serta tidak berafiliasi kepada partai politik. Terlebih, dirinya meminta bekerja dengan cepat dan setia serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai regulasi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Sri Eka Takariyaki, justru mengamini pernyataan Bupati Berau yang menyebut kinerja instansinya lambat terhadap proses mutasi kepegawaian di Berau. Namun hal itu disebutnya, lantaran pihaknya mengikuti regulasi dan aturan yang ada. “Iya, karena mengikuti proses, karena memang perlu proses. Ada kepangkatan, linear, ada dengan KASN, ada juga rekomendasi dengan provinsi hingga kemendagri,” jelasnya.

Sebab dikatakannya juga, terdapat pegawai pangkat dan golongan yang belum cukup. Sehingga pelaksanaan mutasi ini memerlukan waktu. Ia memberi contoh, misalnya untuk mengisi jabatan eselon II memerlukan proses panjang, dimulai dari pembentukan panitia seleksi (Pansel) kemudian melalui rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ada yang langsung direkomendasi, kalau tidak direkomendasi kita disuruh ganti prosesnya sesuai aturan,” tuturnya. (*/sen/sam)