MARATUA – Dalam kunjungan ke Pulau Maratua, Wakil Bupati Berau, Gamalis menyoroti sektor pendidikan di salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut.

Menurut Gamalis, sekolah di Maratua sudah cukup layak, namun dinilainya masih belum sama dengan sekolah di wilayah perkotaan. Kondisi itu pun disebutnya hampir sama dengan sekolah yang berada di Kecamatan Kelay maupun daerah terpencil lainnya.

“Di Maratua ini cukup luas. Banyak kepala keluarga, anak-anak usia sekolah, jadi jangan setengah-setengah jika ingin membangun,” katanya.

Ia melanjutkan, bangunan sekolah di Maratua dirasa sudah cukup baik dan layak. Sebagai pulau terluar, dirinya mengaku serius soal pendidikan dan kesehatan di Maratua.

“Saya inginnya pendidikan itu merata. Tidak harus selalu difokuskan di kota. Jangan sampai timbul perbedaan,” ungkapnya.

Sebab masyarakat pulau juga ditegaskannya merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Sementara pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang bisa mencerdaskan rakyat.

“Makanya saya minta agar pendidikan di mana pun tetap menjadi perhatian,” bebernya.

Ia menjelaskan, dana pendidikan saat ini hanya 13 persen untuk Dinas Pendidikan. Sedangkan 7 persennya terbagi dan anggaran untuk pembangunan, hanya dialokasikan 0,8 persen. Hal tersebut baginya masih sangat rendah. Apabila dibandingkan dengan luasan wilayah di Berau.

“Ini cukup kecil. Jika bisa ditambah, kenapa harus dikurangi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menuturkan, dunia pendidikan di Berau, belum dianggap maju jika dibandingkan daerah lain. Pasalnya, masih banyak sekolah yang kurang fasilitas. Begitu juga masih banyak kekurangan guru.

Dengan anggaran besar tersebut, ia ingin, agar pendidikan di Berau bisa lebih diperhatikan. “Memang benar, alokasinya 20 persen dari APBD, namun untuk pembangunan kecil sekali,” katanya.

Ia menuturkan, dengan setiap tahun ada penambahan jumlah penduduk, memang perlu menambah ruangan untuk sekolah yang ada. Termasuk memperhatikan sekolah yang ada di kampung dan pedalaman.

“Ini yang cukup kompleks saya lihat. Sekolah di perkotaan sangat bagus, berbanding terbalik,” paparnya.

Dijelaskan Politikus Gerindra ini, pembangunan fisik bidang pendidikan di Berau masih sangat kecil atau sekitar 0,8 persen. Karena itu, Pemkab Berau perlu belajar lagi dari daerah lain seperti Surabaya dan Jogjakarta, terkait pengelolaan anggaran itu. Pasalnya, pada dua daerah itu, anggaran dunia pendidikan pada umumnya hanya terkonsentrasi pada Disdik. Sehingga, tidak dikelola bersama OPD lain.

“20 persen itu benar-benar dikelola oleh Dinas Pendidikan dan tidak terpecah. Nah kita berharap bahwa ini juga bisa diberlakukan di Berau,” ungkapnya.

Karena itu, Peri akan mendorong masalah anggaran pendidikan itu ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dipertimbangkan kembali. Mengingat permasalahan di bidang pendidikan cukup kompleks. Salah satunya yakni pembangunan fisik yang belum merata pada semua sekolah di Kabupaten Berau.

“Dunia pendidikan ini kan sangat penting. Karena itu dunia pendidikan perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Nanti kami lihat lagi kebutuhan apa saja yang menjadi dasar itu. Berapa sih yang digunakan untuk gaji pegawai atau segala macam itu,” katanya.

Dari hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau beberapa waktu lalu, diketahui Berau masih kekurangan 172 tenaga pengajar baik di SMP maupun di SD.

“Ini juga menjadi permasalahan bagi dunia pendidikan, bagaimana mau menambah rumbel, jika gurunya saja kurang,” katanya. (hmd/arp)