TANJUNG REDEB - Permasalahan abrasi di Pulau Derawan menjadi hal yang harus segera dicari solusinya agar tidak semakin parah. Sayangnya Pemrintah Kabupaten (Pemkab) Berau tak bisa dengan leluasa untuk mengatasinya, karena yang memiliki wewenang atas hal itu berada di Balai Wilayah Sungai (BWS) Regional V Tarakan.

Untuk itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekejraan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, hari ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan BWS Regional V Tarakan, meminta izin agar Pemkab Berau bisa terlibat langsung dalam penanganannya.

“Kami akan mendatangi BWS Tarakan untuk meminta izin agar kita (DPUPR Berau, red) bisa melakukan perencanaan terkait penanganan di sana,” jelas Hendra, Selasa (12/9).

Hal ini ditempuh sebagai upaya DPUPR Berau dalam berusaha mengurangi dampak abrasi di Pantai Pulau Derawan yang kian memprihatinkan. Dirinya pun tak menampik bahwa abrasi di Pulau Derawan membutuhkan perhatian serius, apalagi sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan.

“Kami meminta izin untuk melakukan langkah-langkah konkret. Sekecil-kecilnya peluang yang kita punya, untuk menyelamatkan Pulau Derawan,” terangnya.

Sempat menimbulkan pertanyaan bahwa pembangunan bangunan pemecah ombak untuk mencegah abrasi ini diisukan bisa melenyapkan keberadaan penyu di sana. Hendra menegaskan, pihaknya telah berkonsultasi dengan World Wild Foundation (WWF) Indonesia, diketahui bahwa berkurangnya kemunculan penyu di perairan Pulau Derawan disebabkan juga oleh berkurangnya wilayah langung atau wilayah yang menjadi kebiasaannya mencari makan lantaran pertumbuhan penduduk.

“Salah satu contoh Pulau Sambit, sudah dibangun pemecah ombak sejak 2012 dan habitat penyu tetap ada,” paparnya.

Hal ini masih sebatas perencanaan untuk upaya penyelamatan Pulau Derawan agar terhindar dari abrasi. Dahulu, sebelumnya dipaparkan Hendra sempat dilakukan perencanaan oleh BWS Regional 5 Tarakan pada tahun 2012. “Kita mau lihat seperti apa. Karena dulu sempat dilakukan perencanaaan juga di sana,” paparnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan menggandeng WWF Indonesia untuk melakukan riview, sehingga perencanaan ini tetap dibarengi dengan tidak melupakan Pulau Derawan sebagai wilayah yang menjadi rumah bagi penyu itu.

“Di samping kita berusaha mengurangi keparahan dampak abrasi, kita juga ingin tetap berdampingan dengan pelestarian lingkungan di sana,” ujarnya.

Hendra berharap, langkah ini bisa menjadi sebuah usaha demi menyelamatkan Pulau Derawan dari gangguan abrasi pantai yang kian parah. Ke depan, langkah-langkah yang diambil diharapkan bisa menjaga kondisi pantai dan keanekaragaman hayati di dalamnya untuk dinikmati oleh generasi selanjutnya.

“Kita tidak mau pulau dengan kekayaan laut yang kaya di Derawan hilang nantinya, anak dan cucu kita harus tetap bisa melihatnya. Ini upaya kecil kita, berusaha melindungi Pulau Derawan dari ancaman abrasi,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IIi DPRD Berau, Saga, menyambut baik upaya yang akan dilakukan DPUPR Berau untuk melakukan inisiatif menangani abrasi di Pulau Derawan.

Dirinya juga mengatakan fokus terhadap hal tersebut, dirinya pun juga pernah mengunjungi Badan Wilayah Sungai (BWS) Regional V Tarakan untuk mengawal penanganan abrasi di Pulau Derawan. “Besar harapan kita hal ini bisa membuahkan hasil yang baik dalam prosesnya,” ujarnya.

Dirinya berharap hal ini bisa membuahkan hasil terbaik untuk penanganan abrasi di Pulau Derawan. Sehingga ke depan kondisi abrasi yang terjadi saat ini bisa dicegah dan tidak lebih meluas.

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Derawan, merupakan unggulan pariwisata Kaltim khususnya berlokasi di Berau. Pulau Derawan, ke depan akan menjadi penopang destinasi wisata untuk IKN nantinya yang akan pindah ke Kalimantan Timur.

“Kita berharap, abrasi bisa berkurang. Sehingga branding kita sebagai wilayah pariwisata tidak hilang. Anak cucu kita di masa yang akan datang juga masih bisa menikmati keindahan Pulau Derawan,” pungkasnya.

Hal itu juga didukung Anggota Komisi IiI DPRD Berau, Muhammad Ichsan Rapi, bahkan ke depan katanya juga lebih baik dilakukan perencanaan dan penilaian kerusakan pantai-pantai di Berau.

Sehingga nantinya penanganan telah memiliki perencanaan yang tepat. “Kalau bisa memang pantai-pantai kita yang lain ikut didata dan dipetakan kebutuhannya,” ujarnya.

Sehingganya, nanti jika akan diajukan kepada jika akan dilakukan pengajuan kepada pihak yang berwenang terhadap pengelolaan pantai bisa mempermudah eksekusinya.

“Jadi nanti mungkin bisa lebih tepat sasaran, perencanaannya dimatangkan. Misal di pantai A butuh penanganan A dan di Pantai B butuh penanganan B,” paparnya. (*/sen/sam)