TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mempertahankan pegawai tidak tetap (PTT) yang ada dan bukan malah menambah. Terlebih rencana penghapusan PTT masih ada di pemerintah.

Menurutnya, lebih baik OPD memanfaatkan PTT yang ada dan memperjuangkan agar para PTT yang ada bisa diangkat menjadi PPPK.

“PTT atau honorer titipan. Ini lucu, di tengah Pemkab Berau berupaya mengurangi PTT yang ada dengan mengangkat menjadi PPPK. Ada oknum yang menitip anak atau keluarganya menjadi PTT,” katanya.

Ia melanjutkan, kepala OPD harus bisa selektif. Bukan hanya menerima karena ada titipan. Apalagi hal ini berseberangan dengan keinginan Bupati Berau, Sri Juniarsih untuk mengangkat PTT menjadi PPPK.

“Memang keberadaan PTT sangat vital. Namun, harus diingat, PTT di Berau jumlahnya sudah cukup banyak. Dan belum tentu nasibnya, sebaiknya jangan ditambah dulu,” tegasnya.

Ia mengaku, akan mencari tahu, terkait adanya PTT atau honorer titipan. Agar nasib PTT yang sudah lama, bisa diperjuangkan menjadi PPPK.

Madri juga menegaskan bukan dirinya menolak ada PTT baru. Namun yang harus diperhatikan yakni nasib PTT yang sudah bekerja belasan tahun. Namun tidak pernah mendapat kesempatan menjadi PPPK.

“Saya miris, tidak sedikit yang mengadu. Harus ada solusinya bagi teman-teman PTT di Berau ini. Bukan menambah PTT baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menambahkan, wacana pusat untuk menghapus PTT memang sudah digaungkan sejak lama. Namun Berau berupaya mempertahankan PTT yang ada saat ini.

Diakuinya, ia juga kurang setuju dengan adanya penambahan PTT atau honorer di suatu OPD. “Kami akan bela PTT yang ada saat ini. Jangan sampai dihapuskan. Dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang pengangguran,” katanya.

Dijelaskannya, penambahan PTT atau honorer titipan, tentu merupakan sistem yang salah. Karena jumlah PTT saat ini cukup tinggi. Dikhawatirkan, tidak akan bisa bekerja maksimal. “Saya rasa sudah cukup yang ada saat ini," katanya.

Disinggung mengenai PTT yang masih keluyuran di jam kerja. Juniarsih mengaku akan menindak tegas oknum tersebut dan akan memberikan teguran kepada kepala OPD terkait. "Saya akan tegur, baik PTT nya maupun kepala OPD nya," tutupnya.(hmd/arp)