TANJUNG REDEB – Optimalisasi pendapatan daerah melalui penarikan retribusi terus digalakkan. Selain mengubah kebiasaan perlahan, penyebarluasan informasi dan sosialisasi harus terus dilakukan.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM Setkab Berau, Jaka Siswanta mengatakan, hal ini harus segera dilakukan. Sebab, jika tidak dimulai dari sekarang, maka tidak akan berjalan. “Sesuatu kalau tidak kita mulai, maka tidak akan terjadi,” katanya.

Hal ini juga dilakukan untuk mendongkrak capaian tarikan retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Di mana, tahun 2023 ini memiliki target mencapai kurang lebih Rp 12 miliar.

Jaka optimistis, selain dibarengi usaha seperti biasa, beberapa langkah cermat diharapkan mampu membantu capaian target.

“Tahun lalu tercapai Rp 10 miliar dan tahun ini sudah 79 persen realisasinya. Insya Allah bisa kita capai,” jelasnya.

Digitalisasi ini selain menyangkut penerapan cashless pada retribusi parkir, ke depan dijelaskan Jaka juga akan dilakukan pada sektor jual beli. Baik pembeli dan penjual akan mulai menggunakan pembayaran non tunai.

“Selama ini kan beberapa kita tidak bisa tercapai karena upaya-upayanya belum maksimal. Inilah sekarang kita upayakan,” ujarnya.

Meski demikian, Jaka mengakui tantangan terbesarnya adalah kesiapan masyarakat untuk menerima hal itu. Sebab, masyarakat terdiri dari beberapa golongan, baik muda dan tua. Bahkan dari pendidikan rendah hingga tinggi.

“Itu juga jadi catatan kami. Sebab, tidak semua masyarakat paham digitalisasi dan kita memahami hal itu,” ujarnya.

Kemudian, hal itulah menurut Jaka perlu dilakukan sosialisasi. Sehingga, masyarakat bisa paham dan mengerti. Hal ini tidak bisa instan, perlu waktu yang cukup sehingga semua bisa berjalan dengan normal nantinya.

“Ini memang harus kita galakkan, bisa juga nanti digitalisasi itu kan bertahap. Misalnya nanti orang tua minta bantuan anaknya dan sebagainya,” ujarnya.

Jaka optimis, digitalisasi ini bisa berjalan sukses dan bermanfaat. Baik untuk kemudahan transaksi dan keamanan berbelanja. Terlebih, ini akan mendukung kemajuan daerah. Sehingga, pekerjaan rumah pemerintah disebutnya tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat

“Kalau dari sisi lain tidak masalah lagi. Saat ini sudah lebih banyak yang bisa dibanding yang tidak,” pungkasnya. (sen/arp)