TANJUNG REDEB - Mantan Bupati, Makmur HAPK, meminta Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Berau tidak dijadikan sebagai wadah politisasi. Apalagi menjadi ajang branding diri sebagai politikus.

Hal ini dikhawatirkan Makmur, mampu mengganggu profesionalitas pekerjaan para pemimpin perusahaannya, serta jalannya pelayanan kepada masyarakat. Sehingganya, tidak menjadikan pekerjaan mereka profesional dalam menjalankan tugas.

“Jadi saya minta perusahaan yang didirikan, jangan jadi politisasi. Sehingganya orang-orang tidak bekerja secara profesional,” tegasnya.

Makmur meminta itu diterapkan pada perusahaan apapun, tentunya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Sehingga, perusahaan uang diharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bisa sebagaimana mestinya dirasakan.

“Perusahaan daerah yang kita kelola jangan dijadikan ajang berpolitik. Perusahaan apapun bentuknya biarkan dia mandiri,” paparnya.

Selain untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, Perusda juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Berau sebagai penguasa modal. Sehingga tak hanya memberi dampak pada pelayanan tetapi juga kepada pemasukan daerah.

“Sehingga bisa memberikan kontribusi kepada saerah. Baik kepada pendapatan kita maupun kepada masyarakat,” ujarnya.

Makmur juga mengingatkan etika berpolitik, dia berharap sosok politikus di Kabupaten Berau bisa mengamalkan etika politik yang santun. Menurutnya, tidak semua hal bisa dipaksakan sebagai panggung politik.

“Ingat, semua harus ada etikanya. Semua berpolitik yang santun. Tidak semua bisa kita lakukan dengan paksaan,” paparnya.

Makmur juga menegaskan, bahwa sebagai figur politik tentunya diawasi oleh masyarakat. Baik tindak lakunya selama berkiprah. Diharapkan, dengan berpolitik yang santun tidak meninggalkan catatan hitam selama berkuasa.

Ketika mengelola perusda dijadikan panggung politik, tentu dampaknya pada pelayanan. Makmur tak ingin masyarakat dikorbankan oleh hal tersebut. “Akhirnya beberapa sektor pelayanannya kepada masyarakat tidak maksimal,” ungkapnya.

Sehingganya, jangan sampai ada perusahaan daerah yang saat ini minta diperhatikan meminta penanaman modal. Di sisi lain, perusda itu juga mengurus hal yang semestinya tidak dikerjakannya. "Jangan sampai ada perusda minta diberi pendanaan, sampai kalau tidak diberi bisa tidak jalan. Tapi di sisi lain, dia urus yang lain," pungkasnya. (*/sen/sam)