JAKARTA - Bupati Berau Sri Juniarsih ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerag (PPDD) di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10).

Rakornas bertajuk “Sinergi nasional, akselerasi digitalisasi daerah untuk Indonesia maju” dibuka secara resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Mak’ruf Amin. Turut hadir sebagai pembicara Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Satgas PPDD, Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi yang sedang digencarkan Pemerintah Pusat. “Tentu kita komitmen mendukung hal ini untuk kemajuan daerah kita,” ujarnya kemarin.

Bupati memperhatikan arahan yang disampaikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan jajaran menteri jadi perhatian seriusnya. Pesan dan arahan yang telah diterima akan segera diimplementasikan. Bupati pun telah meminta OPD terkait, untuk segera memperkuat regulasi sesuai arahan dari kementerian.

“Saya sudah minta OPD teknis kita sambut arahan ini dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Tanpa terkecuali, hal tersebut termasuk membangun sinergi dengan berbagai lembaga maupun perbankan yang ada di Berau. Tentu, hal ini untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah pusat terhadap penerapan PPDD.

"Kita dirangsang dan terus didorong percepatan digitalisasi, tentu ini sudah dan terus kita lakukan, menjadi komitmen bersama untuk dipercepat sesuai yang diarahkan pemerintah pusat," pungkasnya.

Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin, meminta seluruh pemangku kepentingan di pusat dan di daerah untuk terus mendorong percepatan digitalisasi. Pemerintah daerah agar segera  menetapkan regulsasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka penguatan kebijakan. Wapres meminta kepada Kementerian Dalam Negeri membantu pemerintah daerah dalam menyusun regulasi dan pedoman dalam pengelolaan APBD. Diharapkan pemerintah daerah terus berinovasi dalam meningkatkan sumbangan retribusi daerah dengan melibatkan lembaga terkait, termasuk Satgas PPDD. "Terus perkuat infrastruktur untuk perluasan jaringan komunikasi informasi, khususnya di daerah 3T," ungkapnya.

Sementara Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, adanya urgensi menyinergikan berbagai inovasi, inisiatif bar, serta penguatan kebijakan di berbagai kementerian lembaga dalam kurun waktu 2022 hingga 2023, untuk mendukung penguatan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Sinergi penguatan kebijakan digitalisasi daerah, di antaranya penguatan ekosistem digitalisasi BPD, perluasan digitalisasi pembayaran elektronik melalui Qris, penguatan sapras, penguatan regulasi lokal taxing power, penguatan SPBE, penguatan monev dan koordinasi, penguatan perencanaan digitalisasi daerah, penguatan digitalisasi belanja pemerintah daerah, serta penguatan sistem SIPD-RI dan SIP-2DD. (*/sen/sam)