TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, mendorong Dinas Perhubungan Berau untuk melakukan studi dan kajian terkait pemasangan sensor jembatan bernama Structural Health Monitoring System (SHMS), untuk menopang keselamatan masyarakat serta memantau kondisi jembatan secara berkala.

Hal itu sebagaimana dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan memasang sensor tersebut di Jembatan Kutai Kartanegara. Hal ini menurut Saga menjadi topik menarik, sebab Jembatan Sambaliung meski telah diperbaiki baru-baru ini, namun usianya sudah tua. Sedangkan Jembatan Gunung Tabur, sisi ketahanan jembatan kerap kali mengalami hantaman oleh lalu lintas di atas sungai.

“Karena ini kan rawan. Pernah tersenggol juga, umur juga berjalan sudah tua,” jelasnya, kemarin (8/11).

Untuk itu, dirinya mendorong Dinas Perhubungan Berau bisa melirik penanganan ini. Misalnya dengan melaksanakan kajian dan studi banding ke wilayah yang telah menerapkan, satu di antaranya Kabupaten Kutai Kartanegara. “Paling tidak kita mendorong Dishub Berau untuk studi ke Kukar,” terangnya.

Saga mengharapkan sensor itu bisa terpasang pada kedua jembatan baik Jembatan Sambaliung dan Jembatan Gunung Tabur, sehingga pemerintah bisa memantau secara berkala terkait kondisi jembatan tersebut.

“Ya kita minta Dishub Berau bisa untuk studi ke sana (Kukar, red) sehingga bisa merapkan itu, saya rasa anggarannya tidak besar,” paparnya.

Tambahnya, meski kewenangan berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini diharapkan tetap bisa diperjuangkan. Sebab itu menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat Berau saat melintasi dua jembatan tersebut.

"Walaupun kewenangannya di provinsi, mungkin juga Dishub ini kita dorong supaya bisa koordinasi,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Marewangeng mengaku wacana itu memungkinkan dilakukan di Berau. Apalagi dua jembatan yang ada jadi akses darat satu-satunya bagi masyarakat yang hendak menuju Utara Berau dan Pesisir Berau. Sehingga langkah-langkah pencegahan menurutnya memang perlu dilakukan.

"Bisa saja sebetulnya, meski itu punya provinsi tetapi beberapa fasilitas pada ruas provinsi kita yang pasang,” terangnya.

Misalnya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas jalan provinsi dan pemasangan portal di wilayah Bujangga juga katanya dilakukan oleh Dishub Berau. Sehingga, pemasangan sensor jembatan bukan tidak mungkin dilakukan oleh pihaknya.

“Tentu sebelumnya kita tetap harus izin, studi ke daerah yang sudah terapkan. Tetap koordinasi dengan Pemprov Kaltim terkait pengurusan ini," ujarnya.

Ewang sapaan akrabnya menyebut, pelaksanaan mungkin baru bisa dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Berau Tahun 2024 mendatang. Hal itu lantaran pengajuan untuk pelaksanaan di tahun murni atau awal tahun sudah diserahkan dan diketuk.

"Karena kalau anggaran murni sudah diketuk. Sehingga memungkinkan itu pada (APBD) Perubahan nanti," jelasnya.

Dirinya menegaskan, pihaknya tentu akan selalu siap jika diminta atau diberi masukan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat Berau. Apalagi pemasangan sensor pada jembatan di Berau memang memungkinkan jika dilakukan.

Di samping sebagai akses darat satu-satunya, Jembatan Gunung Tabur juga sudah beberapa kali tertabrak kapal, sehingga kondisinya perlu dipantau secara berkala untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

“Tentu kita siap, kalau memang diarahkan seperti itu. Karena ini untuk keselamatan masyarakat dan pengguna jalan juga,” pungkasnya. (*/sen/sam)